MPR Siapkan Tahapan Merespons Wacana GBHN

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • MPR merespons dengan melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara.

    MPR merespons dengan melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara.

    INFO MPR - Merespons wacana GBHN, pimpinan MPR mengadakan rapat gabungan (ragab) dengan pimpinan Fraksi dan Lembaga Pengkajian di Ruang GBHN, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 24 Februari 2016. Ketua MPR Zulkifli Hasan memimpin ragab tersebut didampingi Wakil Ketua Mahyudin dan Oesman Sapta.

    Rapat Gabungan dihadiri antara lain Ahmad Basarah (PDIP), Ana Muawanah (PKB), Hardisoesilo (Partai Golkar), Guntur Sasono (Demokrat), Zainut Tauhid (PPP), Fadholi (Nasdem), John Pieris (DPD), dan Jafar Hafsah (Lembaga Pengkajian).

    Salah satu topik bahasan dalam ragab itu adalah aspirasi masyarakat terkait dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). MPR merespons dengan melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara.

    Dari hasil ragab ini, pimpinan MPR merespons aspirasi masyarakat terkait perlunya haluan negara. MPR menanggapi dengan menyusun tahapan-tahapan untuk eksistensi dan kewenangan MPR guna mewujudkan atau merealisasikan haluan negara.

    “Ragab tadi memutuskan untuk merespons masukan-masukan publik, khususnya mengenai haluan negara. MPR akan melakukan tahapan-tahapan untuk merealisasikan haluan negara melalui amandemen terbatas,” ujar Zulkifli Hasan.

    Tahapan-tahapan itu, jelas Zulkifli, di antaranya mengajak diskusi kalangan perguruan tinggi, mengadakan pertemuan dengan ormas-ormas besar dan kecil, melaksanakan seminar, simposium, dan public hearing terkait perlunya haluan negara. “Kalau nanti misalnya perlu langkah amandemen terbatas, nanti akan dilakukan langkah-langkah politis selanjutnya,” ujarnya.

    Dalam ragab itu, pimpinan MPR menugaskan Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian untuk mengkaji lebih mendalam tentang aspirasi masyarakat terkait wacana perlunya haluan negara. “Sebab, hampir semua sepakat mengenai perlunya haluan negara,” katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?