Cegah Politik Uang di Munas, Golkar Gandeng KPK dan Polri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus Partai Golkar, Yorrys Raweyai saat tiba di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 10 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Politikus Partai Golkar, Yorrys Raweyai saat tiba di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 10 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Politikus Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan bakal mengirimkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri untuk mengawasi musyawarah nasional partai berlambang beringin tersebut. Menurut Yorrys, itu adalah bagian dari langkah preventif atau untuk mencegah terjadinya politik uang dalam munas.

    Menurut Yorrys, politik uang adalah hal yang sulit didefinisikan. Apalagi ia mengakui biaya untuk politik memang tidak sedikit. "Politik uang ini yang seperti apa. Kalau kampanye, apalagi kita orang Timur, pasti kita akan berusaha menyuguhkan makanan," kata Yorrys saat dihubungi Tempo di Jakarta, Rabu, 24 Februari 2016.

    Yorrys enggan menyebutkan adanya indikasi politik uang dalam munas partainya. Ia mengaku adanya KPK dan Polri ditujukan sebagai upaya preventif. Dengan demikian, menurut dia, munas bisa lebih demokratis dan transparan.

    Berdasarkan rapat harian yang dilaksanakan kemarin, 23 Februari, Yorrys mengaku sebagian besar peserta setuju dengan hal ini. "Ada 1-2 yang bilang kenapa enggak diselesaikan internal kita saja, tapi sebagian besar tetap mendukung," ujarnya.

    Menurut Yorrys, surat akan diberikan secepatnya kepada masing-masing lembaga. Saat ini hasil keputusan rapat baru akan dibawa ke rapat pleno yang akan dilakukan pada sore ini.

    Rapat harian yang akan berlangsung sore ini juga akan membahas kapan munas akan digelar. Rapat tersebut juga membicarakan mengenai kepengurusan panitia munas.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.