KPU Rancang Aturan Pilkada untuk Daerah Khusus  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU RI  Husni Kamil Manik (tengah), didampingi para anggota saat memimpin rapat koordinasi persiapan akhir penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 di Kantor KPU, Jakarta, 6 Desember 2015.  TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua KPU RI Husni Kamil Manik (tengah), didampingi para anggota saat memimpin rapat koordinasi persiapan akhir penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 di Kantor KPU, Jakarta, 6 Desember 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COPadang - Komisi Pemilihan Umum sedang menyiapkan peraturan baru untuk pemilihan kepala daerah 2017, yaitu aturan tentang daerah khusus.

    "Untuk daerah khusus, yang meliputi Aceh, DKI Jakarta, Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat," ujar Ketua KPU RI Husni Kamil Manik saat berada di Kota Padang, Selasa, 23 Februari 2016.

    Sebab, kata Husni, daerah khusus memiliki undang-undang sendiri. Daerah-daerah itu diberi kewenangan mengatur kepala daerahnya.

    Misalnya, di DKI Jakarta, calon yang dinyatakan terpilih itu mendapatkan 50 persen plus satu suara. Begitu juga dengan Papua, hanya warga asli Papua yang bisa menjadi calon.

    "Ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada," katanya.

    Pilkada serentak 2017 akan diikuti 101 daerah, terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Termasuk Aceh, DKI Jakarta, dan Papua Barat.

    Husni mengatakan pemungutan suara direncanakan pada Rabu, 15 Februari 2017. Saat ini KPU sedang membahas tahapan.

    "Sedang didiskusikan secara internal, dan kami targetkan ini selesai pada awal Maret untuk internal," tuturnya.

    ANDRI EL FARUQI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tahun-Tahun Indonesia Juara Umum SEA Games

    Indonesia menjadi juara umum pada keikutsertaannya yang pertama di SEA Games 1977 di Malaysia. Belakangan, perolehan medali Indonesia merosot.