Ketua DPR: Kemampuan Keuangan Saya Diragukan Teman Daerah  

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin membantah menerima gratifikasi pesawat jet pribadi seperti yang dilaporkan oleh Lembaga Advokasi Kebijakan Publik kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.

Menurut Ade, pesawat yang digunakannya tersebut merupakan pesawat milik perusahaan Wakil Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Bambang Soesatyo.

"Saat itu saya memang pergi dan disiapkan pesawat oleh Mas Bambang. Saya tanya, 'Mas, ini melanggar aturan enggak?' Enggak lah. Saya komisaris di perusahaan yang punya pesawat itu. Oke, berarti saya tidak melanggar aturan," ujar Ade di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 23 Februari 2016.

Ade mengungkapkan dia menggunakan pesawat tersebut bukan dalam rangka tugas kenegaraan sebagai Ketua DPR, melainkan untuk Musyawarah Daerah SOKSI. "Dan memang selalu ditemani oleh Mas Bambang dan para pengurus SOKSI lainnya," tuturnya.

Ade pun mengatakan, apabila bukan karena Bambang, dia tidak akan mampu menggunakan pesawat pribadi tersebut untuk berkeliling ke daerah-daerah. "Kemampuan finansial saya kan diragukan oleh teman-teman DPD Tingkat II. Kalau saya tidak ditopang secara gotong royong oleh pengurus lainnya dan cuma ngandalin saya, ampun dah," katanya sembari tertawa.

Selasa siang, Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) melaporkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin ke MKD atas dugaan menerima gratifikasi berupa pesawat jet mewah. Perwakilan LAKP, M. Adnan, melaporkan Ade dengan membawa bukti berupa foto Ade di dalam pesawat jet tersebut bersama beberapa anggota DPR lainnya.

Adnan mengatakan hanya membawa bukti berupa foto-foto yang tersebar di media sosial. Dia pun tidak dapat menjelaskan ketika ditanya mengenai dari siapa gratifikasi itu diberikan. Adnan hanya mengetahui bahwa penggunaan pesawat tersebut diberikan oleh seorang pengusaha di Kalimantan.

Adnan pun berharap MKD bersikap proaktif dalam mengusut kasus tersebut. Adnan juga mengaku melaporkan Ade dengan tujuan agar lembaga negara, termasuk DPR, lebih berintegritas sehingga dipercaya rakyat. "Siapa yang bisa mengendalikan kami? Kami tidak ada hubungan apa pun dengan parpol," tuturnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI