TEMPO.CO, Parepare - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir mengatakan segera menerbitkan izin operasional bagi Institut Teknologi Habibie, yang memfokuskan diri pada computer science itu.
“Sekembali saya ke Jakarta, saya akan minta Direktur Kelembagaan untuk mengecek sampai di mana proses pengurusan izin operasionalnya,” ujarnya saat berada di Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa, 23 Februari 2016.
Nasir yang didampingi oleh Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristek Dikti Jumain Appe dan Rektorat Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina Pulubuhu, melakukan peninjauan ke lokasi bakal dibangunnya kampus ITH di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki. “Setelah izin operasionalnya diterbitkan, tahun ini sudah bisa menerima pendaftaran mahasiswa baru,” ujarnya.
Nasir menegaskan, percepatan penerbitan izin operasional ITH sangat penting guna mendukung visi Kemenristek Dikti menghadirkan perguruan tinggi yang fokus pada keilmuan tertentu. "Kita tertinggal dari negara lain karena kekurangan sarjana engineering,” ucapnya.
Nasir menyatakan dukungannya terhadap pembangunan perguruan tinggi yang focus pada bidang khusus yang dibutuhkan masyarakat di kawasan timur Indonesia, seperti ITH.
Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengatakan, Menteri Nasir sudah melihat gambar rencana kampus ITH dalam bentuk audio visual. Lahan kampus seluas 34 hektare juga telah mendapatkan surat penetapan lokasi dari Gubernur Sulawesi Selatan, sehingga proses pembayaran ganti rugi kepada pemiliknya sudah bisa dimulai.
Menurut Taufan, seluruh fasilitas sebagai kampus modern akan tersedia dalam lokasi yang berdekatan dengan Pondok Pesantren Bilanglange itu. "Kompleks kampus ITH teridiri dari gedung rektorat, gedung perkuliahan, perpustakaan, laboratoraium, hingga perumahan dosen.”
Berdasarkan data yang dihimpun Tempo, peletakan batu pertama kampus ITH telah dilakukan oleh BJ Habibie pada 27 Agustus 2014 lalu. Presiden RI ke-3 itu menjadi penggas berdirinya ITH di Parepare, yang merupakan daerah kelahirannya.
Namun sejak saat itu pembangunan kampus terkatung-katung. Rencana perkuliahan di bekas Gedung Pemuda, yang seharusnya bisa dimulai awal 2015 lalu juga terus tertunda. Renovasi Gedung Pemuda yang pernah terbakar tak kunjung dimulai.
Pemerintah Kota Parepare juga pernah menjanjikan akan menggunakan bekas Kantor Badan Kepegawaian Daerah sebagai tempat kuliah sementara. Tapi janji itu juga tidak terwujud.
DIDIET HARYADI SYAHRIR
