DPRD Yogyakarta Belajar Penanganan Bencana ke Aceh

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Bandung yang juga arsitek, Ridwan Kamil (kiri) bersama  Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal (dua kiri) mengunjungi Museum Tsunami yang dirancangnya di Banda Aceh, Aceh, 26 Desember 2015.  ANTARA/Irwansyah Putra

    Wali Kota Bandung yang juga arsitek, Ridwan Kamil (kiri) bersama Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal (dua kiri) mengunjungi Museum Tsunami yang dirancangnya di Banda Aceh, Aceh, 26 Desember 2015. ANTARA/Irwansyah Putra

    TEMPO.CO, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Istimewa Yogyakarta mengunjungi Pemerintah Aceh untuk belajar dan berbagi pengalaman. Salah satu yang mereka pelajari adalah penanganan bencana.

    Ketua Komisi D DPRD Yogyakarta Yusrizal mengatakan kunjungan para eksekutif dan legislatif tersebut untuk saling berbagi pengalaman dalam berbagai penanganan di dua provinsi istimewa ini. “Kami ingin berbagi tentang regulasi daerah, baik terkait kebencanaan, kesehatan, pendidikan, dan juga kebudayaan. Intinya kami ingin berbagi ilmu dan pengalaman,” katanya, Selasa 23 Februari 2016.

    Asisten II Pemerintah Aceh, Azhari, menjelaskan bahwa kunjungan kerja DPRD Yogyakarta merupakan kehormatan bagi Pemerintah Aceh. Di samping untuk memperkuat silaturrahmi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Yogyakarta, kunjungan itu bisa mempererat hubungan kedua daerah yang diistimewakan ini. “Pemerintah Aceh dan Wali Nanggroe juga telah mengunjungi dan berjumpa dengan gubernur Yogyakarta yang juga seorang sultan,” kata Azhari.

    Dalam kunjungan tersebut, anggota dewan Yogyakarta menanyakan penanggulangan bencana, kesehatan, KB, keberlangsungan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan pengelolaan dana desa, serta kewenangan Wali Nanggroe. Aceh dianggap sukses dalam beberapa bidang seperti program PNPM dan penanggulangan bencana pasca-tsunami 2004 lalu.

    Terkait bantuan desa, dijelaskan bahwa ada program BPG (Bantuan Peumakmu Gampong) yang sejak 2009 dicanangkan di Aceh. Hal itu membuat semua desa di Aceh, berjumlah 6.474 desa, mendapatkan dana segar Rp 50 juta. Dari dana itu semua desa mempunyai kegiatan untuk kemajuan desa.

    Terkait penanggulangan bencana, Amrullah, Kepala Seksi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Aceh, menjelaskan bahwa pihaknya sering melakukan simulasi kebencanaan untuk mengajarkan antisipasi bencana sejak dini kepada masyarakat. “Kami juga membangun banyak jalur evakuasi, escape building dan memiliki beberapa alat pendeteksi tsunami,” paparnya.

    Menurutnya semua itu dilakukan karena Aceh pernah terkena musibah tsunami. “Kami belajar dari tsunami. Yogya juga pernah mengalami bencana gempa,” ujar Amrullah.

    Pada penanganan kesehatan, Aceh dianggap sukses dengan program JKRA (Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh) yang dimulai sejak 2008. Pengobatan semua penduduk dijamin oleh Pemerintah Aceh  alias gratis. Aceh juga menyediakan pesawat darurat, bekerjasama dengan perusahaan penerbangan untuk menangani pasien daerah terpencil.

    ADI WARSIDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.