Gubernur Ogah Lantik Bupati, Tjahjo: Saudaranya Enggak Terpilih

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (kanan), mendengarkan Lima pimpinan DPRD DKI Jakarta memberikan keterangan kepada awak media usai pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Kantor Wapres, Jakarta, 23 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (kanan), mendengarkan Lima pimpinan DPRD DKI Jakarta memberikan keterangan kepada awak media usai pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Kantor Wapres, Jakarta, 23 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Bupati-Wakil Bupati Konawe Selatan, Suranuddin-Arsalim, di Jakarta. Tjahjo mengambil alih pelantikan karena Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menolak mengakui kemenangan Saranuddin-Arsalim.

    Menurut Tjahjo, penolakan Nur Alam melantik Saranuddin lantaran masalah sepele. "Cuma gara-gara saudaranya enggak kepilih jadi bupati," tuturnya sambil tertawa di sela menghadiri Kongres Kebebasan Beragama, Selasa, 23 Februari 2016.

    Saudara Nur Alam yang gagal menjadi bupati, kata Tjahjo, adalah Asnawi Syukur. Tjahjo enggan berkomentar panjang ihwal sikap Nur Alam. "Tanya saja ke dia, kenapa enggak mau melantik," katanya.

    Nur Alam tidak mau melantik Suranuddin karena gugatan terhadap pasangan itu masih berjalan di Mahkamah Agung. Arsalim digugat karena dianggap masih berstatus pegawai negeri saat mencalonkan diri sebagai bupati. Arsalim beralasan telah mengundurkan diri lewat surat kepada Badan Kepegawaian Daerah, tapi surat keputusannya tidak kunjung diterbitkan.

    Sehari sebelumnya, Tjahjo telah memastikan tidak akan mengundang Nur Alam. Tjahjo menuturkan telah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo ihwal pengambilalihan pelantikan Bupati-Wakil Bupati Konawe Selatan. "Dia (Nur Alam) tidak mau melantik, ya sudah (tidak diundang)," tuturnya.

    Tjahjo menyebut Nur Alam tidak meneruskan hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah soal pengesahan pengangkatan kepala daerah ke Menteri Dalam Negeri. Dalam beleid pilkada, Mendagri boleh melantik bupati dan wali kota apabila gubernur berhalangan. 

    Namun, apabila mengacu pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, pelantikan harus dilakukan di ibu kota provinsi. "Kan bisa ada pengecualian," katanya.

    ISTMAN MP | TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.