Peluncuran Kantung Plastik Berbayar, Sulsel Undang JK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kasir mengemas makanan yang dibeli konsumen dengan menggunakan kantong plastik berbayar di salah satu mini market di Manggarai, Jakarta, 21 Februari 2016. Program ini bertujuan untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Petugas kasir mengemas makanan yang dibeli konsumen dengan menggunakan kantong plastik berbayar di salah satu mini market di Manggarai, Jakarta, 21 Februari 2016. Program ini bertujuan untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Makassar -- Kebijakan penggunaan kantung plastik berbayar di pasar modern bakal diterapkan secara serentak di 24 kabupaten dan kota mulai 5 Maret.

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengundang Wakil Presiden, HM Jusuf Kalla, untuk menghadiri peluncuran program itu di Makassar, yang menandai pelaksanaan program ini di daerah lain di provinsi ini.

    Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Sulsel, Hasbi Noer, mengatakan telah mengirim surat edaran ke masing-masing pemerintah kabupaten dan kota soal pelaksanaan kebijakan ini.

    Pemprov bakal menggelar rapat koordinasi bersama pada pekan ini di Makassar. "Kami berharap masyarakat mulai terbiasa dari sekarang untuk mengurangi penggunaan kantung plastik," kata dia di kantornya kemarin.

    Sejak 21 Februari lalu, 23 kota di Indonesia memberlakukan uji coba kebijakan pemerintah pusat tentang penggunaan kantung plastik berbayar.

    Jika biasanya pasar modern memberikan kantung plastik kepada pelanggan secara cuma-cuma, sekarang ini dikenakan biaya tambahan antara Rp 200 hingga Rp 500. Di Sulsel, percobaan selama tiga bulan hanya berlaku di Makassar. Sedangkan kabupaten dan kota yang dianggap sudah siap bisa menerapkan kebijakan ini.

    Hasbi mengatakan kebijakan kantung plastik berbayar hanya salah satu dari banyak cara untuk mengurangi dampak negatif limbah plastik terhadap lingkungan.

    Kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi kebiasaan publik menggunakan kantong plastik. Saat berbelanja, masyarakat diminta menggunakan tas belanja dari bahan seperti karton atau kain. "Ini juga bisa disambut masyarakat sebagai peluang usaha untuk membuat tas belanja alternatif," kata dia.

    Soal berapa banyak sampah plastik yang dihasilkan masyarakat setiap bulan, Hasbi mengatakan belum memiliki datanya.  Saat ini juga belum ada upaya pemanfaatan plastik untuk daur ulang.

    Menurut dia, kebijakan kantung plastik berbayar ini akan dikaji terus pelaksanaannya. Pemerintah merasa perlu mengawasi uang masyarakat yang digunakan untuk pembelian kantung plastik itu.

    Hasbi mengatakan keuntungan yang diperoleh toko sebaiknya dikembalikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. "Misalnya (dana digunakan) untuk program penanganan dampak limbah plastik," kata dia.

    Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Latief, berharap ada langkah lain untuk mengurangi dampak luas penggunaan kantung plastik. Kebijakan berbayar hanya salah satu solusi jangka pendek. Dia berpendapat menanamkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan tas belanja berbahan lain lebih penting.

    Mengenai kesiapan provinsi ini untuk menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar, Latief mengatakan itu menjadi program nasional sehingga pemprov akan melaksanakannya.

    AAN PRANATA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.