Pengamat: Tujuan Revisi UU KPK Tidak Jelas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah massa dari Koalisi Masyarakat Sipil dan Seniman berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, 17 Februari 2016. Dalam aksinya, mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk menolak pembahasan Revisi UU KPK bersama dengan DPR dan menariknya dalam prolegnas 2015-2019. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Sejumlah massa dari Koalisi Masyarakat Sipil dan Seniman berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, 17 Februari 2016. Dalam aksinya, mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk menolak pembahasan Revisi UU KPK bersama dengan DPR dan menariknya dalam prolegnas 2015-2019. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Bivitri Susanti, pengamat Hukum Tata Negara, mengatakan tujuan revisi Undang-Undang KPK tidak jelas. "Kami tidak dapat melihat tujuan revisi dengan jelas," kata Bivitri dalam diskusi di Daniel S. Lev Law Library, Jakarta Selatan pada Selasa, 22 Februari 2016.

    Bivitri mengatakan, lazimnya, pengubahan undang-undang dilakukan karena dua hal. Pertama, jika peraturan tersebut salah secara konstitusional. Kedua, jika ada kebutuhan masyarakat.

    Menurut Bivitri, ada 18 permohonan pengujian UU KPK yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. "Sejauh ini MK menyatakan tidak ada masalah konstitusi dengan KPK," katanya.

    Terkait dengan kebutuhan masyarakat, parameter yang ada tidak menunjukkan bahwa UU KPK perlu diubah. Parameter yang pertama ialah opini masyarakat. "Ada survei yang menyatakan sebagian besar masyarakat tidak merasa UU KPK perlu diubah," katanya.

    Parameter lainnya adalah efektivitas. Bivitri menilai KPK hingga saat ini masih efektif. Berdasarkan data pada 2015, KPK telah menangani kasus korupsi bernilai Rp 3 triliun. Angka tersebut terhitung tinggi jika dibandingkan dengan lembaga pemberantas korupsi lainnya. Kepolisian, misalnya, hanya menangani kasus senilai Rp 132 miliar, sedangkan Kejaksaan senilai Rp 1,7 triliun. Ditambah lagi, KPK masih melakukan Operasi Tangkap Tangan hingga beberapa waktu lalu.

    Bivitri mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah seharusnya membuat kajian revisi terlebih dahulu. Misalnya, dengan mengaudit mekanisme kerja KPK. "Jangan seperti sekarang, banyak yang tidak mengerti hukum," katanya. 

    Bivitri mengaku telah berkomunikasi dengan banyak anggota DPR terkait dengan rancangan tersebut. Ia terkejut mengetahui banyak yang tak mengerti hukum dan mengajukan rancangan tanpa berkonsultasi dengan ahli hukum.

    Menurut Bivitri, revisi undang-undang sama dengan mempertaruhkan penegakan hukum. Jika tak dikaji dengan benar, sistem penegakan hukum bukan tidak mungkin menjadi kacau.

    Pembahasan revisi UU KPK akan diputuskan kelanjutannya esok hari. Dalam draf revisi UU KPK yang baru, terdapat empat poin yang akan direvisi. Adapun poin-poin yang akan direvisi adalah prosedur penyadapan dan penyitaan yang harus seizin Dewan Pengawas. Dewan Pengawasan harus diangkat dan dipilih oleh Presiden.

    Ketiga, KPK diizinkan merekrut penyelidik dan penyidik independen. Syaratnya, penyelidik dan penyidik harus berpengalaman minimal dua tahun. Terakhir, KPK berwenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Salip Menyalip Tim Sepak Bola Putra Indonesia Versus Vietnam

    Timnas U-23 Indonesia versus Vietnam berlangsung di laga final SEA Games 2019. Terakhir sepak bola putra meraih emas di SEA Games 1991 di Filipina.