BKPMD Makassar Menunggu Revisi Resmi DNI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ki-Ka: Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala BKPM, Franky Sibarani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta, 11 Februari 2016. Sementara itu, sebanyak 29 bidang usaha terbuka untuk asing dan dikeluarkan dari DNI. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ki-Ka: Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala BKPM, Franky Sibarani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta, 11 Februari 2016. Sementara itu, sebanyak 29 bidang usaha terbuka untuk asing dan dikeluarkan dari DNI. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Makassar -- Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulawesi Selatan masih menunggu revisi resmi Daftar Negatif Investasi dari pemerintah pusat. Dalam revisi yang disampaikan saat pengumuman Paket Ekonomi X itu, pemerintah mengumumkan bahwa ada 29 industri yang dibuka 100 persen.

    Kepala Bidang Pelayanan Investasi, BKPMD Sulsel, Sukarniaty Kondolele, mengatakan secara keseluruhan revisi DNI ini akan dikeluarkan pada April mendatang. Ini karena masih dalam tahap proses soal sektor apa saja yang masuk didalamnya.

    Menurut dia, total DNI yang masih dalam tahap proses revisi sekitar 420 jenis usaha diberbagai sektor, termasuk pertambangan, perikanan dan kelautan, dan perhubungan "Kalau sudah ada, baru akan kami akan tindak lanjuti, yang mana masuk di Sulawesi Selatan, " kata Sukarniaty, pad akhir pekan lalu kepada Tempo

    Sukarniaty menjelaskanrevisi DNI ini memberikan lampu hijau untuk mendatangkan investasi asing ke daerah. "Ini sangat diperlukan karena ini bersentuhan langsung dengan teknologi yang dibutuhkan untuk hilirisasi industri padat modal dan padat karya," kata dia.

    Khusus untuk Sulsel, dia mengakui cukup optimis bahwa revisi DNI akan memberikan dampak investasi terutama untuk penanaman modal asing. Dan ini dinilai tidak akan mengecilkan investasi daerah.

    "Walaupun dibuka 100 persen untuk asing ini tidak merugikan karena ini masih membuka peluang kepada para pelaku UMKM dan pengusaha lokal,” kata dia. “Karena mereka harus mengandeng pengusaha lokal.”

    Mengenai revisi DNI apa saja yang masuk dalam investasi di provinsi ini, Sukarniaty menyebutkan secara umum ada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, komunikasi dan informatika

    Pengamat Ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Hamid Paddu mengatakan revisi DNI ini untuk mendorong semakin banyaknya investasi masuk ke Indonesia. Selama ini ada beberapa sektor yang masiht tertutup bagi investasi asing. Dengan berlakunya revisi ini, perekonomian daerah diharapkan bisa bertumbuh.

    Hamid mengatakan investasi yang diharapkan seperti di sektor industri produksi pengolahan karena setiap tahun justru cenderung melambat. Masuknya investasi asing ini bakal berdampak secara otomatis untuk penyerapan lapangan.

    "Seperti diketahui lapangan kerja saat ini mengalami kesulitan, tenaga kerja semakin tahun meningkat namun peluang rendah," kata dia.

    Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sulawesi Selatan, Amirullah Abbas, mengatakan Paket Kebijakan Ekonomi X ini sudah memperhitungkan tingkat produksi dan daya beli yang rendah. “Ini diharapkan akan mendapat respon bagus karena sebelumnya kebijakan yang dikeluarkan tidak memberikan dampak,” kata dia.

    IIN NURFAHRAENI DEWI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.