Lagi, PDIP Pilih Pencegahan Ketimbang Pemberantasan Korupsi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan awak media usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, 15 Juli 2015. Hasto diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap pengurusan izin PT. Mitra Maju Sukses (MMS) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan awak media usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, 15 Juli 2015. Hasto diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap pengurusan izin PT. Mitra Maju Sukses (MMS) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Surabaya -Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak hanya memberantas korupsi. Namun yang paling penting adalah menggalakkan pencegahan korupsi. “KPK itu tidak bisa berdiri di menara gading dalam pemberantasan korupsi ini, sangat penting pula pencegahannya,” kata Hasto saat menghadiri Rapat Kerja Cabang (Rakercab) di Gedung Wanita Kalibokor, Surabaya, Sabtu malam, 20 Februari 2016.

    Hasto menyarankan agar KPK belajar pencegahan korupsi dari Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Rakercab yang digelar Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Surabaya itu selain dihadiri Hasto, juga dihadiri Risma dan Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDI Surabaya, Whisnu Sakti Buana.

    Menurut Hasto, Risma sangat handal menciptakan sistem untuk mencegah korupsi. Kebijakan Risma seperti e-procurement, reformasi birokrasi, penetapan kinerja aparat pemerintah, dan restruktursisasi APBD, merupakan salah satu contoh kebijakan anti korupsi.

    Kebijakan semacam ini, jika dilakukan secara terus menerus disertai kedisiplinan dan keteladanan pemimpinnya, maka akan menjadi kultur pemerintahan yang anti korupsi. “Sistem dan kultur seperti ini akan menjadi model bagi seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP, karena mereka sudah dibekali sekolah kepemimpinan, dan Bu Risma jadi guru tetapnya.”

    Oleh karena itu, KPK harus mengedepankan kerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum serta seluruh instansi negara, supaya maksimal dalam membangun sistem dan kultur pencegahan korupsi. “Sistem dan kultur pemberantasan korupsi semacam ini sudah dilakukan Bu Risma di Pemkot Surabaya.” Dari contoh itu, perdebatan tentang perubahan Undang Undang KPK seharusnya difokuskan kepada bagaimana upaya meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi melalui cara-cara sistemik, seperti yang dilakukan Risma.

    MOHAMMAD SYARRAFAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.