Lagi, PDIP Pilih Pencegahan Ketimbang Pemberantasan Korupsi

Reporter

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan awak media usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, 15 Juli 2015. Hasto diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap pengurusan izin PT. Mitra Maju Sukses (MMS) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Surabaya -Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak hanya memberantas korupsi. Namun yang paling penting adalah menggalakkan pencegahan korupsi. “KPK itu tidak bisa berdiri di menara gading dalam pemberantasan korupsi ini, sangat penting pula pencegahannya,” kata Hasto saat menghadiri Rapat Kerja Cabang (Rakercab) di Gedung Wanita Kalibokor, Surabaya, Sabtu malam, 20 Februari 2016.

Hasto menyarankan agar KPK belajar pencegahan korupsi dari Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Rakercab yang digelar Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Surabaya itu selain dihadiri Hasto, juga dihadiri Risma dan Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDI Surabaya, Whisnu Sakti Buana.

Menurut Hasto, Risma sangat handal menciptakan sistem untuk mencegah korupsi. Kebijakan Risma seperti e-procurement, reformasi birokrasi, penetapan kinerja aparat pemerintah, dan restruktursisasi APBD, merupakan salah satu contoh kebijakan anti korupsi.

Kebijakan semacam ini, jika dilakukan secara terus menerus disertai kedisiplinan dan keteladanan pemimpinnya, maka akan menjadi kultur pemerintahan yang anti korupsi. “Sistem dan kultur seperti ini akan menjadi model bagi seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP, karena mereka sudah dibekali sekolah kepemimpinan, dan Bu Risma jadi guru tetapnya.”

Oleh karena itu, KPK harus mengedepankan kerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum serta seluruh instansi negara, supaya maksimal dalam membangun sistem dan kultur pencegahan korupsi. “Sistem dan kultur pemberantasan korupsi semacam ini sudah dilakukan Bu Risma di Pemkot Surabaya.” Dari contoh itu, perdebatan tentang perubahan Undang Undang KPK seharusnya difokuskan kepada bagaimana upaya meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi melalui cara-cara sistemik, seperti yang dilakukan Risma.

MOHAMMAD SYARRAFAH






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

25 Januari 2022

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

Transparansi Internasional Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik satu poin menjadi 38 pada 2021.


Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

10 Desember 2021

Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

Desember ini merupakan 2 tahun kematian Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo, yang berunjuk rasa menolak pelemahan KPK. Pelaku tertangkap.


OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

18 November 2021

OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

OTT tidak dikenal dalam KUHAP namun terdapat istilah Tertangkap Tangan dan Penangkapan, pada Pasal 1 butir 19 KUHAP.


Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

24 Oktober 2021

Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

Thomas memaparkan ada empat hal yang menjadi indikator penilaian sebuah negara demokratis. Indikator itu memburuk di era Jokowi.


2 Tahun Jokowi - Ma'ruf dan Paradoks Janji Politik

21 Oktober 2021

2 Tahun Jokowi - Ma'ruf dan Paradoks Janji Politik

Jokowi - Ma'ruf di antaranya menjanjikan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Aktivis justru melihat pelemahan KPK.


57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat

2 Oktober 2021

57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat

Abraham Samad mengatakan 57 pegawai KPK yang dipecat memiliki dedikasi yang tinggi dalam pemberantasan korupsi.


ICW Surati Jokowi, Ingatkan Tak Diam Soal Pemberhentian Pegawai KPK

28 September 2021

ICW Surati Jokowi, Ingatkan Tak Diam Soal Pemberhentian Pegawai KPK

ICW mengirim surat ke Presiden Jokowi perihal situasi pemberantasan korupsi terkini, khususnya tentang pemberhentian pegawai KPK.


2 Tahun Lalu, Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK

24 September 2021

2 Tahun Lalu, Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK

Revisi UU KPK diwarnai gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang dipelopori BEM seluruh Indonesia, 24 September 2019. Kilas balik peristiwanya


Lima yang Mengubah Wajah KPK Tak Lagi Seperti Dulu

12 September 2021

Lima yang Mengubah Wajah KPK Tak Lagi Seperti Dulu

Peringkat KPK sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat terus menurun. Tak spesial lagi seperti dulu. Semuanya bermula dari revisi UU KPK.


Pakar Hukum UGM Sebut Penindakan dan Pemberantasan Korupsi Terus Menurun

23 Agustus 2021

Pakar Hukum UGM Sebut Penindakan dan Pemberantasan Korupsi Terus Menurun

Pakar hukum UGM mengungkapkan penurunan pemberantasan korupsi tersebut terjadi sejak adanya revisi UU KPK.