Lima Perusahaan Diperiksa Atas Dugaan Dana Fiktif KPU Jatim

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung

    Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung

    TEMPO.CO, Surabaya -Pemeriksaan lanjutan dugaan adanya kegiatan  fiktif dalam Pemilu 2014 dilakukan pekan ini. Lima perusahaan rekanan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur telah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Surabaya. Mereka diperiksa selama dua hari. “Jumat satu orang, kamis kemarin empat orang,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Didik Farkhan, Jumat 19 Januari 2016.

    Kejaksaan Negeri Surabaya menduga adanya 100 kegiatan fiktif berupa pengadaan logistik. Diduga, kegiatan itu dilakukan oleh pihak dari Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur pada pemilu 2014.

    Dalam keterangannya, kata Didik, lima perusahaan itu mengaku bahwa mereka menerima alian dana sebesar 2,5 persen. Dana tersebut langsung diterima dari Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur. Namun,  mereka tidak mengetahui bahwa kegiatan itu fiktif.

    Terkait pengakuan tersebut, tim penyidik kejaksaan terus melakukan pengembangan terkait kasus ini. Saat ini, kata Didik, penyidik tengah mencari aktor intelektual. Proses akan dilanjutkan, untuk mengetahui peran masing-masing.

    Sebelumnya, delapan saksi dari Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur telah diperiksa tim penyidik pada 12 Feberuari 2016. Delapan saksi tersebut yaitu, salah satunya yaitu Mantan (Sekretaris Komisi Pemilihan Umum / Kuasa Pengguna Anggaran serta Program Pengembangan Kecamatan), Jonathan Judianto. Saat ini, Jonatahan menjabat sebagai Pj Bupati Sidoaro.

    Selain Jonatahan, ada Kepala Bagian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Aris Gatot Subagyo; Pejabat Pengadaan, Agus Setyono; PNS petugas yang membantu membuat Standar Pelayanan Minimal, Endras; Operator Sakpa, PNS Andhika; Operator Sakpa Wilayah, Hari Wicak; Pekerja Honorer Pembantu bagian keuangan, Zein; Kepala Sub Bagihan Keuangan, Sujono.

    SITI JIHAN SYAHFAUZIAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.