Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Jadi Tersangka  

Reporter

TEMPO/Imam Yunni

TEMPO.COTernate - Kepolisian Daerah Maluku Utara menetapkan Rudi Erawan dan Muhdin H. Ma’bub, yang merupakan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur terpilih, sebagai tersangka dalam kasus money politics dalam pemilihan kepala daerah Halmahera Timur pada 2015. Penetapan tersebut didasari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/07/II/2016.

Kepala Bidang Humas Polda Maluku Utara Ajun Komisaris Besar Hendrik Badar mengatakan penetapan Rudi dan Muhdin sebagai tersangka dilakukan Direktorat Kriminal Umum Polda Maluku Utara dalam gelar perkara internal pada 15 Februari 2016.

Gelar perkara itu dipimpin Kepala Subdirektorat I Direktorat Kriminal Umum Ajun Komisaris Besar Henky Setyawan, Kepala Bagian Pengawasan dan Penyidikan Ajun Komisaris Muhammad Nasir Said, Kepala Subdirektorat 2 Komisaris Toni Kamsuri, serta jaksa penuntut umum Araham.

Penetapan Rudi dan Muhdin sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan empat alat bukti. Selain pasangan kepala daerah yang baru saja dilantik itu, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka. Masing-masing berinisial YM, TT, RE, dan JN. Keempatnya diduga ikut serta dalam dugaan praktek money politics. “Mereka semua dijerat dengan Pasal 149 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Saat ini penyidik sedang menuntaskan berkas perkaranya,” tuturnya, Kamis, 18 Februari 2016.

Rudi mengatakan tidak tahu bahwa dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Meski begitu, sebagai abdi negara dan warga negara yang baik, pihaknya akan taat dan kooperatif jika polisi memanggilnya untuk dimintai keterangan. “Yang pasti, saya sampaikan kami tidak pernah melakukan hal yang demikian,” ujarnya kepada wartawan.

BUDHY NURGIANTO






KontraS Minta Penyelidikan Kasus Dugaan Penyiksaan Mahasiswa di Halmahera Utara

6 Oktober 2022

KontraS Minta Penyelidikan Kasus Dugaan Penyiksaan Mahasiswa di Halmahera Utara

KontraS mengungkapkan adanya dugaan penyiksaan terhadap seorang mahasiswa karena mengkritik polisi di Halmahera Utara.


Polisi: Laporan Politik Uang Caleg Gerindra Sudah Dicabut

18 Juli 2019

Polisi: Laporan Politik Uang Caleg Gerindra Sudah Dicabut

Yupen Hadi sebelumnya melaporkan caleg Gerindra Wahyu Dewanto atas dugaan politik uang pada 25 Mei 2019.


Dugaan Politik Uang, Polisi Bekuk Caleg Gerindra di Tanjung Balai

17 April 2019

Dugaan Politik Uang, Polisi Bekuk Caleg Gerindra di Tanjung Balai

Polisi menunggu rekomendasi Bawaslu soal dugaan politik uang tersebut.


Cegah Politik Uang, Bawaslu Galakkan Patroli Pengawasan Pemilu

9 Maret 2019

Cegah Politik Uang, Bawaslu Galakkan Patroli Pengawasan Pemilu

Patroli pengawasan ini dinilai bisa mencegah politik uang di masa tenang pemilu.


Belajar dari Perempuan Lereng Merapi Menolak Politik Uang

26 Februari 2019

Belajar dari Perempuan Lereng Merapi Menolak Politik Uang

Wasingatu Zakiyah, perempuan Desa Sardonoharjo, Sleman, Yogyakarta gigih menyebarkan ajakan melawan politik uang menjelang Pemilu 2019.


Pencoretan Mandala Shoji dari Daftar Caleg Masih Diproses KPU

12 Februari 2019

Pencoretan Mandala Shoji dari Daftar Caleg Masih Diproses KPU

Pencoretan daftar caleg itu diputuskan KPU setelah Mandala Shoji dinyatakan terbukti bersalah melanggar aturan pemilu.


Menyerahkan Diri, Mandala Shoji Dijebloskan ke LP Salemba

8 Februari 2019

Menyerahkan Diri, Mandala Shoji Dijebloskan ke LP Salemba

Mandala Shoji menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat diantar keluarga dan tim pengacara.


Buron 2 Minggu, Mandala Shoji Menyerahkan Diri Malam Ini

8 Februari 2019

Buron 2 Minggu, Mandala Shoji Menyerahkan Diri Malam Ini

Caleg PAN Mandala Abadi atau Mandala Shoji akhirnya menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat malam ini.


Dituntut 6 Bulan Penjara, Ini Kata Caleg PAN Mandala Shoji

18 Desember 2018

Dituntut 6 Bulan Penjara, Ini Kata Caleg PAN Mandala Shoji

Artis Mandala Soji, yang mencalonkan diri menjadi caleg DPR RI dari PAN, dituntut enam bulan penjara dalam perkara politik uang, Senin.


Menjelang Pilkada, Warga Magelang Bikin Kampung Antipolitik Uang

30 Januari 2018

Menjelang Pilkada, Warga Magelang Bikin Kampung Antipolitik Uang

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, gencar membentuk kampung antipolitik uang menjelang pelaksanaan pilkada 2018.