TEMPO.CO, Changi - Komisaris PT Regio Aviasi Industri (RAI) Ilham Habibie mengatakan perusahaan produsen pesawat dalam negeri butuh jaminan aturan berupa undang-undang, yang dinilai lebih kuat dibanding aturan lain, seperti peraturan presiden, keputusan presiden, atau peraturan menteri. Aturan tersebut, menurut dia, lebih dibutuhkan RAI dalam pembangunan pesawat jenis R80 selain dukungan finansial.
"Presiden Joko Widodo sudah mendukung, seperti dalam suratnya kepada REI pada Oktober lalu," ucap Ilham dalam acara Singapore Airshow, 16 Februari 2016. "Tapi, detailnya seperti apa, belum jelas."
Salah satu jaminan yang diharapkan dari pemerintah adalah penerapan pajak bagi onderdil pesawat yang harus dibeli RAI secara impor dari luar negeri. Menurut Ilham, aturan tersebut sangat memberatkan karena semakin meningkatkan biaya produksi yang juga bakal berefek pada lonjakan harga pesawat. "Pesawat kami nantinya jadi kurang kompetitif harganya," ujar Ilham.
R80 digadang-gadang sebagai pesawat canggih dengan teknologi fly by wire atau dikendalikan secara elektronik yang juga irit bahan bakar karena menggunakan baling-baling atau turboprop. Pesawat ini juga diklaim mampu mengalahkan saingannya, ATR 72, milik perusahaan konsorsium Italia-Prancis yang berukuran lebih kecil dengan kapasitas maksimal hanya 72 penumpang.
Pesawat dengan biaya pembuatan mencapai US$ 700 juta per unit tersebut melibatkan 70 insinyur mesin lokal. RAI akan langsung memproduksi 200 unit pesawat, 145 unit di antaranya telah dipesan tiga perusahaan, yaitu AirNam sebanyak 100 unit, Kalstar Asia (25), dan Trigana Air (20). "Harganya US$ 22-25 miliar," kata Ilham.
FRANSISCO ROSARIANS
