Tak Ada Jadwal Diperiksa, Damayanti Mendadak Sambangi KPK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, 29 Januari 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Tersangka anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, 29 Januari 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Damayanti Wisnu Putranti mendadak menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini, Senin 15 Februari 2016. Kedatangan anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak disangka-sangka karena nama Damayanti tidak tertera dalam jadwal pemeriksaan KPK.

    Kehadiran Damanyanti juga singkat. Dia datang ke KPK sekitar pukul 15.51 dan keluar sekitar 16.22. Seperti biasa, Damayanti tak banyak bicara saat pewarta menanyainya. “Penyidik mau ketemu saya,” ujarnya singkat di depan pintu KPK.

    Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak menjelaskan, kedatangan Damayanti dalam rangka pemeriksaan tambahan. “Pemeriksaan tambahan diperlukan untuk konfirmasi,” kata Yuyuk. Yuyuk melanjutkan, Damayanti diperiksa sebagai saksi atas tersangka Abdul Khoir, Dirktur Utama PT Windu Tunggal Utama.

    Adapun Abdul Khoir merupakan tersangka penyuap Damayanti. KPK mencokok Abdul Khoir bersama Damayanti dan dua asisten Damayanti, Dessy A. Edwin dan Julia Prasetyarini, pada awal Januari 2016 lalu. Total uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan tersebut sebesar Sin$ 99 ribu.

    Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan total commitment fee atau uang yang telah dikucurkan Abdul Khoir sebesar Sin$ 404 ribu. Agus menuturkan pemberian suap tersebut bukanlah yang pertama. Dia menegaskan, para tersangka diduga kuat terlibat kasus suap terkait dengan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum

    KPK menjerat Damayanti, Julia, dan Dessy dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Sedangkan Abdul Khoir disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    BAGUS PRASETIYO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?