Presiden Jokowi Kucurkan Rp 1,9 Triliun untuk Densus 88

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kepolisian dari Densus 88 menggeledah rumah teroris di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 28 Januari 2016. Penggeldahan tersebut diduga terkait aksi Bom Thamrin. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Petugas kepolisian dari Densus 88 menggeledah rumah teroris di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 28 Januari 2016. Penggeldahan tersebut diduga terkait aksi Bom Thamrin. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan memperkuat Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. "Saya tinjau Densus 88 itu sedih," kata Luhut di kompleks DPR RI, pada Senin 15 Februari 2016.

    Luhut menganggap fasilitas yang dimiliki oleh Densus 88 memprihatinkan. Sebab itu, pemerintah ingin memperkuat detasemen antiteror ini. Ia menyebutkan caranya seperti penambahan personel, perbaikan sarana dan prasarana, penguatan struktur organisasi, dan penambahan anggaran. "Presiden ingin membuat Densus 88 lebih hebat lagi, dan sudah setuju Rp 1,9 triliun untuk perkuat Densus," ujar Luhut.

    Menurut Luhut, meski kekuatan Densus 88 masih minim, namun prestasinya membanggakan. Sebab itu, mereka harus mendapat apresiasi.

    Luhut mengatakan bahwa bom yang dibuat oleh jaringan teroris sekarang kalah jauh dibandingkan era Noordin M. Top dan Dr. Azhari. Meski daya ledak bom lebih rendah, Detasemen Khusus tetap waspada. "Densus 88 harus segera basmi."

    Ia menambahkan bahwa TNI akan diperbantukan untuk mem-back up polisi dalam pemberantasan terorisme. Contohnya dari satuan Denjaka dan Kopassus. "Mereka back up di belakang Densus 88."

    Luhut Binsar Pandjaitan datang ke DPR untuk rapat kerja dengan Komisi I dan Komisi III DPR RI. Dalam rapat itu dibahas penanggulangan terorisme, amnesti bagi Din Minimi, dan kebijakan bebas visa.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?