Jimly Serahkan Masalah PP Penyiaran kepada Presiden

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Palembang:Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assidiqie mengatakan untuk Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran pihaknya menyerahkan kepada Presiden agar bisa menilainya, namun sangat bijaksana apa yang disuarakan DPR dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga didengar.“Apalagi saat ini review dari Mahkamah Agung sedang berjalan, jadi kita tunggu saja. Semoga saja cepat selesai,” katanya di Palembang kemarin.Jimly juga mengatakan jika Mahkamah Konstitusi, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Departemen Infomasi dan Komunikasi sudah melakukan pertemuan dengan hasil cukup menggembirakan.Menanggapi soal kepemilikan saham di PT Global Informasi Bermutu yang memiliki stasiun Global TV, Jimly mengatakan itu keliru karena saham itu tidak ada sama sekali.Sebelumnya, DPR menilai bahwa putusan UU Penyiaran No. 32/2002 cacat hukum karena diduga ada konflik kepentingan terkait adanya laporan yang menyatakan 750 lembar saham PT Global Informasi Bemutu atas nama Jimly.arif ardiansyah

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.