Kejaksaan Selidiki Dugaan Kegiatan Fiktif KPU Jatim

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah petugas menyortir surat suara Pemilu Presiden di kantor KPUD kota Batu, Jawa Timur, Senin 23 Juni 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Sejumlah petugas menyortir surat suara Pemilu Presiden di kantor KPUD kota Batu, Jawa Timur, Senin 23 Juni 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Surabaya - Aparat Kejaksaan Negeri Surabaya menyelidiki  kegiatan   Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur  dalam Pemilu Presiden 2014, yang diduga fiktif. Delapan orang dari Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur diperiksa sebagai saksi soal dugaan korupsi pengadaan logistik pemilu. “Ada pemeriksaan  terkait kasus tersebut,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Didik Farkhan, Jumat, 12 Februari 2016.

    Satu dari delapan saksi yang diperiksa ialah bekas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur sekaligus kuasa pengguna anggaran serta program pengembangan kecamatan, Jonathan Judianto. Saat ini Jonathan menjabat sebagai Pejabat Bupati Sidoaro.

    Saksi lain ialah Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Aris Gatot Subagyo, pejabat pengadaan Agus Setyono, petugas yang membantu membuat standar pelayanan minimal Endras, Operator Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (Sakpa) Andhika, Operator Sakpa Wilayah Hari Wicak, pekerja honorer pembantu bagian keuangan Zein dan Kepala Subbagian Keuangan Sujono.

    Menurut Didik pemeriksaan tersebut berdasarkan laporan yang diterima Kejaksaan Negeri Surabaya. Sebelumnya, kata Didik, salah satu saksi sempat diperiksa oleh dua lembaga berwenang. Namun, belum ditemukan indikasi adanya korupsi. “Makanya, kita berani melakukan pemeriksaan,” ujar Didik.

    Didik menuturkan kegiatan yang diduga fiktif itu berupa pendistribusian barang logistik. Diduga ada 100 kegiatan yang terindikasi fiktif. Modusnya, kata dia, anggaran pengerluaran dan belanja negara yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur dari Komisi Pemilihan Umum pusat disetorkan kepada rekanan yang merupakan perusahaan percetakan surat suara.

    Menurut salah seorang penyidik, dalam kasus ini ada lima perusahaan yang diduga menjadi rekanan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur. “Mereka masing-masing mendapatkan fee 2 persen untuk dipinjam rekeningnya,” kata penyidik yang tidak bersedia disebutkan namanya itu.

    Didik menambahkan tidak menutup kemungkinan kembali memanggil saksi-saksi tersebut. Dalam pemeriksaan Jumat siang Jonathan  hadir mengenakan baju warna biru. Dia diperiksa selama dua jam dan dicecar 30 pertanyaan. Penyidik masih merahasikan hasil pemeriksaan tersebut.

    SITI JIHAN SYAHFAUZIAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.