Rencana ERP di Jalan Pasteur Bandung Dibatalkan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Arus kendaraan wisatawan menuju Lembang dan arah sebaliknya terpantau padat merayap di kawasan Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, 8 Februari 2016. Banyaknya pengunjung yang berwisata untuk menghabiskan libur panjang tahun baru Imlek di wilayah ini membuat rute Lembang mengalami kemacetan panjang. TEMPO/Prima Mulia

    Arus kendaraan wisatawan menuju Lembang dan arah sebaliknya terpantau padat merayap di kawasan Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, 8 Februari 2016. Banyaknya pengunjung yang berwisata untuk menghabiskan libur panjang tahun baru Imlek di wilayah ini membuat rute Lembang mengalami kemacetan panjang. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.COBandung - DPRD Kota Bandung membatalkan rencana penerapan jalan berbayar Pasteur yang dilontarkan Pemerintah Kota Bandung. Jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) Pasteur dinilai belum bisa diterapkan. 

    "Terbentur Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 tentang Kriteria Retribusi Pengendalian Lalu Lintas," kata Ketua Pansus 10 DPRD Kota Bandung Entang Suryaman di Bandung, Kamis, 11 Februari 2016.

    Lebih lanjut, Entang menambahkan, dalam Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 tentang Kriteria Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, ERP bisa diterapkan apabila jaringan dan pelayanan angkutan umum massal telah memenuhi standar pelayanan. "Minimal yang telah diatur dalam Permenhub No. 10 Tahun 2012 mengenai standar pelayanan minimal angkutan massal berbasis jalan," kata Entang.

    Selain itu, menurut Entang, raperda jalan berbayar yang diajukan Pemkot Bandung ditolak karena tidak secara jelas mencantumkan ruas jalan mana saja yang akan diterapkan ERP.

    "Ruas jalan berbayar harus dicantumkan dalam Perda. Pansus melihat dalam raperda yang diajukan, tidak tercantum ruas-ruas jalan mana saja yang akan menggunakan ERP," tuturnya.

    Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku tidak bermasalah jika penerapan ERP di Jalan Pasteur dibatalkan. Menurut dia, penerapan ERP di Jalan Pasteur terhambat status jalan yang masuk dalam aset nasional. 

    "Karena jalan sumber masalah (macet) itu ternyata jalan nasional. Jadi antara niat dan aturan belum memungkinkan. Karena kan retribusi itu nantinya ke PAD, sedangkan itu jalan nasional," kata Ridwan Kamil. 

    Ridwan Kamil menambahkan, selain menambah PAD, penerapan ERP bertujuan mengurangi kemacetan dan penumpukan kendaraan di Jalan Pasteur yang selalu terjadi setiap akhir pekan. 

    "Tujuannya kan bukan keren-kerenan, tapi ada problem yang ingin diselesaikan. Saya ini pelanggan Jalan Tol Mohammad Toha. Tapi kenapa orang-orang maunya ke Pasteur terus?" katanya.

    Pemkot Bandung memikirkan rencana lain untuk kemacetan di kawasan Pasteur, yakni dengan menghadirkan transportasi massal yang lebih modern. "Tunggu LRT dan cable car. Tapi saya juga mau cek ke pusat solusinya seperti apa," katanya.

    PUTRA PRIMA PERDANA


     

     

    Lihat Juga