Wapres JK Keluhkan Birokrasi Masih Panjang, Kenapa?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla, memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah petinggi grup Bank Dunia, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, 12 November 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden Jusuf Kalla, memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah petinggi grup Bank Dunia, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, 12 November 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai birokrasi di Indonesia masih terlalu panjang dan berliku. Panjangnya rantai birokrasi ini, menurut Kalla, membuat urusan pemerintahan menjadi terasa lambat.

    "Surat-surat itu berjenjang dari menteri ke level eselon. Kalau level bawah ternyata yang memutuskan, berarti negeri ini dipimpin oleh seorang eselon," ucap Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 10 Februari 2016.

    Pernyataan Kalla disambut gelak peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dari Lembaga Diklat Pemerintah. Menurut Kalla, seorang pemimpin mesti mempunyai sikap, bila perlu sudah mengambil keputusan dulu.

    Kalla menambahkan, ke depan pegawai pemerintahan mesti terus meningkatkan kemampuannya. Khusus eselon I-II, harus mau ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Pasalnya, kata Kalla, masih ada birokrat yang mengandalkan orang daerahnya untuk menempati posisi tertentu.

    Perubahan lain yang diharapkan Kalla, yaitu sertifikasi bagi pejabat-pejabat fungsional. Kalla mencontohkan, seorang kepala dinas perdagangan tidak boleh digeser ke bidang yang bukan menjadi keahliannya.

    Justru pejabat tersebut mesti terus ditingkatkan kemampuan. "Belajar atau memahami lagi apa itu e-commerce misalnya. Sertifikasi ini agar pejabat bisa lebih profesional," katanya.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.