Menteri Luhut Sindir Pemimpin di Papua Tak Paham Daerahnya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga berbaris saat mengikuti pemungutan suara Pilkada serentak di TPS distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua, 9 Desember 2015. Menuju Kurima butuh waktu sekitar 2 jam dengan menyewa ojek yang mangkal dekat terminal bus di pasar Missi, Wamena, ibu kota Jayawijaya. TEMPO/Maria Hasugian

    Warga berbaris saat mengikuti pemungutan suara Pilkada serentak di TPS distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua, 9 Desember 2015. Menuju Kurima butuh waktu sekitar 2 jam dengan menyewa ojek yang mangkal dekat terminal bus di pasar Missi, Wamena, ibu kota Jayawijaya. TEMPO/Maria Hasugian

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan banyak pemimpin Papua yang tidak tinggal di Papua. "Bagaimana (mereka) bisa tahu masalah di Papua?" katanya di gedung Dewan Perwakilan Daerah pada Selasa, 9 Februari 2016.

    Luhut mengaku tak paham bagaimana cara pemimpin Papua bisa mengetahui kondisi masyarakatnya dan mengelola keuangan daerah dengan baik jika para kepala daerah itu tak tinggal di daerah yang mereka pimpin, yaitu Papua.

    Luhut menjelaskan bahwa kenyataan pemimpin-pemimpin Papua tak tinggal di Papua merupakan sebuah fenomena. Ia meminta masyarakat tak usah ribut-ribut soal ini. "Itu fenomena, jadi jangan ribut," tuturnya.

    Baca juga: Gubernur Papua Sebut Tak Ada Orang Papua Berjiwa Indonesia

    Pernyataan Luhut itu disampaikan dalam rapat kerja dengan DPD hari ini. Selain mengundang Menteri Luhut, DPD mengundang Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso dan Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy untuk membahas implementasi otonomi khusus di Papua selama ini.

    Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy sempat mengutarakan niatnya meminta revisi Undang-Undang Otonomi Khusus kepada pemerintah dengan nama Otonomi Khusus Plus. Namun ide ini ditolak Menteri Luhut dengan alasan implementasi undang-undang yang ada selama ini belumlah maksimal.

    Simak: Generasi Muda Papua Kini Makin Terbuka Minta Merdeka

    Luhut malah meminta pemerintah Papua memaksimalkan dulu undang-undang yang ada agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Luhut juga mendesak DPRD Papua secepatnya mengeluarkan peraturan daerah khusus agar pengelolaan dana otonomi khusus yang jumlahnya cukup besar bisa maksimal.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.