Rapor Indonesia Jelek buat Jadi Tuan Rumah Press Freedom Day

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Yosep Stanley Adi Setyo dari Dewan Pers, memberikan pemaparan dalam acara diskusi ruang tengah yang membahas

    Yosep Stanley Adi Setyo dari Dewan Pers, memberikan pemaparan dalam acara diskusi ruang tengah yang membahas "Etika di Belakang Kamera : Benarkah Cover Majalah Tempo Melanggar Kode Etik" di kantor TEMPO, Jakarta, 21 Januari 2016. TEMPO/Fajar Januarta

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pers Indonesia, Stanley Adi Prasetyo, menganggap Indonesia punya rapor yang buruk untuk tampil sebagai tuan rumah International Press Freedom Day di tahun 2017 nanti.

    "Karena masih banyak kasus-kasus kriminalisasi pers dan impunitas yang belum terselesaikan hingga sekarang," ujar Stanley di kantor Aliansi Jurnalis Independen, Selasa, 9 Februari 2015.

    International Press Freedom Day atau dikenal juga sebagai World Press Freedom Daya adalah gelaran internasional untuk mengingatkan publik dan pemerintah perihal pentingnya kebebasan pers. Acara ini diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa.

    Stanley memberi contoh 14 kasus kekerasan terhadap wartawan yang sampai sekarang belum selesai atau bahkan belum diproses oleh pihak kepolisian. Padahal, upaya pelaporan sudah dilakukan.

    Contoh lain adalah masih banyaknya daftar kasus pembunuhan wartawan yang belum selesai diusut hingga sekarang. AJI memiliki data kasus pembunuhan itu sejak tahun 1996. Salah satu kasus pembunuhan yang terkenal adalah pembunuhan wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin, di tahun 1996 akibat kritiknya terhadap kebijakan orde baru.

    "Dalam gelaran itu, rapor pers Indonesia akan ditampilkan. Kalau masih banyak kasusnya, ya nama Indonesia bisa tercoreng. Harapannya, tahun 2017, kami bisa jelaskan tak ada masalah dengan pers di Indonesia," ujar Stanley.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.