Kelas Kurang, Siswa SD di Luwu Belajar di Kolong Rumah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi siswa Sekolah Dasar (SD). TEMPO/Iqbal Lubis

    Ilustrasi siswa Sekolah Dasar (SD). TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Belopa - Puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 648, Desa Sangtandung, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, terpaksa belajar di bawah kolong rumah warga, tidak jauh dari sekolah.

    Muksin, seorang guru di SD tersebut, mengatakan, siswanya terpaksa belajar di bawah kolong rumah warga, karena ruang kelas belajar tidak cukup untuk menampung seluruh siswa.

    "Awalnya belajar dalam kelas, tapi karena kondisinya berdesak-desakan, dan siswa tidak dapat konsentrasi, terpaksa kami pindahkan ke kolong rumah warga," kata Muksin, Minggu 7 Februari kemarin.

    Sebelum pindah ke kolong rumah warga, siswa kelas 4 yang berjumlah 24 orang ini, belajar di perpustakaan sekolah. Tapi karena khawatir menganggu siswa lainnya, proses belajar kemudian dipindahkan ke ruangan kelas 4 tapi kondisinya juga tidak maksimal.

    "Makanya kami berinisiatif, meminjam kolong rumah warga, walaupun ruangan terbuka, siswa bisa lebih konsentrasi menerima pelajaran," ia mengungkapkan.

    Selain kekurangan ruang kelas belajar, SDN 648 Sangtandung, juga kekurangan kursi dan meja, sehingga sebagian siswa terpaksa duduk melantai. Dia berharap, Pemerintah Kabupaten Luwu, mau peduli dan membantu menambah ruang kelas belajar, termasuk kursi dan meja.

    "Kami tidak tahu sampai kapan siswa akan belajar di bawah kolong rumah, belum ada tempat lain yang dekat dari sekolah yang layak dipakai untuk proses belajar-mengajar," ujarnya.

    SDN 648 Sangtandung, terdiri dari 6 Ruang Kelas Belajar, 1 Kantor dan satu perpustakaan, jumlah siswa tercatat 75 orang, namun sebagian kelas tidak dapat difungsikan karena sudah mulai rusak.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Luwu, Andi Pahri, mengatakan, ruang kelas belajar di SD tersebut, memanh belum mencukupi, Dinas Pendidikan sedang mengupayakan dapat bantuan penambahan kelas melalui dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun ini.

    "Memang ruangannya belum mencukupi, tapi kita upayakan tahun ini sudah bisa ditambah melalui dana Bansos," ucap Andi Pahri.

    HASWADI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.