Sulitnya Memantau Balapan Liar di Jembatan Suramadu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jembatan Suramadu. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Jembatan Suramadu. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Bangkalan - Warga Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mengaku resah dengan maraknya aksi balapan liar yang terjadi di sepanjang jalan akses menuju Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).

    Warga berharap polisi melakukan tindakan karena hal itu membahayakan keselamatan para pengguna jalan. "Balapan biasanya dari tengah malam sampai dinihari," kata Basoir, warga Desa Masaran, Kecamatan Labang, Minggu, 7 Februari 2016.

    Menurut Basoir, warga sebenarnya ingin melakukan tindakan. Namun, saat warga memantau, tidak ada balapan liar. "Tidak setiap malam. Jadwalnya tidak menentu," ucapnya.

    Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bangkalan Ajun Komisaris Ridho Tri Putranto membenarkan bahwa ada aktivitas balapan liar di Suramadu. Polisi telah berupaya melakukan penindakan, tapi belum berhasil. "Sulit memantau, balapannya tidak terjadwal."

    Ridho memastikan para pembalap liar di Suramadu bukan pemuda Bangkalan. Informasi yang diperoleh polisi menyebutkan pelaku adalah pemuda asal Surabaya. "Modusnya, mereka bertaruh di Surabaya. Kalau deal, mereka menyeberang ke Bangkalan untuk balapan."

    Dugaan ini diperkuat olah kejadian saat polisi membubarkan aksi balapan liar. Para muda-mudi itu melarikan diri dan berhasil lolos karena menyeberang lewat jembatan menuju Surabaya. "Kalau di Bangkalan, balapan liar itu hanya di Bancaran dan jalan kembar, sudah kami tangani," ujarnya.

    Selain tindakan dari polisi, Ridho berharap Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengakomodasi tingginya animo kaum muda untuk balapan. Salah satunya menyediakan sirkuit balapan. "Ini juga bisa meningkatkan pendapatan daerah," tuturnya.

    Ridho mengaku terkadang tidak tega menindak latihan balapan di jalan kembar Desa Bilaporah, karena para pembalap memakai seragam lengkap seolah sedang balapan. "Saya ingat bupati pernah janjikan bangun sirkuit. Kalau bisa, direalisasi," katanya.

    MUSTHOFA BISRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.