TEMPO.CO, Jakarta - Pegiat antikorupsi, Indonesia Corruption Watch, memaparkan hasil kajian mereka mengenai tren vonis tindak pidana korupsi sepanjang 2015. Salah satu temuannya, hukuman untuk terpidana korupsi makin ringan.
"Tahun 2015, rata-rata vonis untuk koruptor adalah 26 bulan atau 2 tahun 2 bulan. Pada 2014, 2 tahun 6 bulan," ujar salah satu peneliti ICW, Lola Easter, Minggu, 7 Februari 2016.
Lola menjelaskan, angka tersebut diambil dari penelitian 524 perkara dengan jumlah terdakwa 564 orang. Dari angka tersebut, kurang-lebih 401 di antaranya menjalani masa hukuman rata-rata 2 tahun 2 bulan tersebut.
Aradila Caesar, anggota Divisi Monitoring dan Peradilan ICW, mengatakan hukuman ringan itu bukan berarti penegak hukum "masuk angin" atau bermain perkara. Penyebabnya, kata dia, tak ada pedoman pemidanaan bagi hakim.
Caesar mengatakan sejauh ini hanya jaksa yang memiliki pedoman dalam menangani perkara korupsi. Pedoman itu untuk memastikan bahwa besar tuntutan yang diberikan tidak jomplang dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa.
"Temuan kami, banyak vonis hakim yang berbeda-beda untuk perkara-perkara serupa. Yang satu vonisnya berat, yang satu ringan," ujarnya.
Caesar menambahkan, vonis ringan juga akibat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Antikorupsi yang belum pernah direvisi. Pasal 3, yang menyangkut pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dan merugikan negara, justru mendapat hukuman minimal lebih ringan dibanding non-pejabat negara yang dibahas pada Pasal 2.
"Pada Pasal 3, minimal hukumannya pidana penjara 1 tahun, sedangkan di Pasal 2, empat tahun. Seharusnya lebih tinggi di Pasal 3, wong mereka pejabat negara yang merugikan negara," tuturnya.
ISTMAN MP
