Biro Perjalanan Umrah Ini Diduga Bermasalah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pameran Internasional Islamic Expo di Jakarta Convention Center, 13 November 2015. Ajang ini mengambil tagline 'Pameran Umrah Haji & Wisata Terlengkap'. TEMPO/Tony Hartawan

    Suasana pameran Internasional Islamic Expo di Jakarta Convention Center, 13 November 2015. Ajang ini mengambil tagline 'Pameran Umrah Haji & Wisata Terlengkap'. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan Iskandar Fellang mendatangi biro perjalanan umrah Gesia Tours di Jalan Mangka Daeng Bombong, Ruko Bukit Manggarupi, Gowa. Itu dilakukan untuk memastikan nasib 70 anggota jemaah yang diduga telantar di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, yang seharusnya berangkat pada 3 Februari 2016 ke Jeddah. “Sejak awal regulasi, yang dilakukan biro travel Gesia sudah salah,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Ahad, 7 Februari 2016.

    Iskandar menyebutkan peraturan pemberangkatan umrah atau haji tidak membolehkan transit lebih dari satu kali. Jemaah bisa transit tapi harus menggunakan maskapai penerbangan yang sama.

    Iskandar juga menemukan izin yang digunakan Gesia bukan izin sebenarnya. Biro perjalanan ini menggunakan izin dari biro travel Salsabillah yang berkantor di Jawa. Sebab, setelah dicek, nomor izin keduanya sama. “Ternyata mereka kerja sama.”

    Baca: Mal Belum Buka, Jessica Rekonstruksi Pembunuhan Mirna

    Asisten Manajer Gesia Tours Hasmawati membantah dugaan penelantaran jemaah umrah. Ia pun membantah kabar bahwa jemaah makan nasi basi. “Saya sudah hubungi orang di sana, dan itu bukan nasi basi. Jemaah yang lama makan nasinya,” katanya. Selain itu, Hasmawati membantah tudingan tiket maskapai penerbangan bermasalah.

    Direktur Pembinaan Haji Kementerian Agama Muhajirin Yanis akan memanggil biro travel Salsabillah. Biro itu akan dimintai keterangan oleh tim khusus penegakan hukum umrah. Jika ada dugaan melawan hukum, yang bersangkutan akan diserahkan kepada Badan Reserse Kriminal. Ia juga akan mencabut izin umrah biro travel tersebut jika terbukti bersalah.

    DANANG FIRMANTO



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.