Ensiklopedi Yusril, Kalla: Dia Wakil Islam di Pemerintahan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla melontarkan candaan kepada Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra saat memberikan pidato pada peluncuran ensiklopedi Yusril di gedung Bidakara siang ini.

    Kalla menceritakan mengenai pengalamannya bersama Yusril saat sama-sama menjadi menteri dalam kabinet pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid. Waktu Gus Dur menjadi presiden, Jusuf Kalla sebagai Menteri Perdagangan dan Yusril sebagai Menteri Kehakiman.

    “Saya duluan dipecat dari beliau, cuma enam bulan (jadi menteri). Tapi akhirnya (Yusril) dipecat juga, tapi lebih lama dari saya," kata Kalla yang disambut tawa para penonton di gedung Bidakara, Sabtu, 6 Februari 2016.

    Kalla juga menyebut Yusril sebagai orang yang melapangkan jalan Gus Dur sebagai presiden. Namun, sambil tertawa, Kalla mengatakan meski sudah melapangkan jalan Gus Dur, toh Yusril juga dipecat. "Anda mundur (sebagai calon presiden) untuk lapangkan jalannya Gus Dur ternyata kena pecat juga," katanya.

    Saat Susilo Bambang Yudhoyono memimpin, kata dia, Yusril menjadi semacam representasi Islam bagi SBY dan Kalla. Menurut dia, awalnya, SBY hanya didukung oleh Partai Demokrat. Tapi kemudian partai Yusril masuk dan memberikan nuansa Islam bagi pasangan SBY dan Kalla. "Jadi, Islamnya SBY dan JK itu Yusril, partai. Walau kecil punya makna besar bahwa ini nasionalis religius," katanya.

    Siang tadi, Yusril meluncurkan ensiklopedi pemikirannya selama puluhan tahun terjun di dunia politik dan pemerintahan. Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri acara itu dan memberikan pidato. Selain Kalla, sejumlah tokoh juga hadir, seperti Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, Hamdan Zoelva, Jimly Asshiddiqie, Mahfud Md.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.