Wapres JK: Tidak Ada Partai Oposisi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla menyaksikan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono berjabat tangan usai melakukan pertemuan silaturahmi rekonsiliasi di rumah Dinas Wapres di Jakarta, 3 Februari 2016. Jusuf Kalla telah mendamaikan kedua kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono memenuhi Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Kemenkumham untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menyaksikan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono berjabat tangan usai melakukan pertemuan silaturahmi rekonsiliasi di rumah Dinas Wapres di Jakarta, 3 Februari 2016. Jusuf Kalla telah mendamaikan kedua kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono memenuhi Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Kemenkumham untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai saat ini tidak ada partai oposisi murni dalam politik Indonesia. Menurut dia, politik di Indonesia lebih banyak mengkritik program pemerintah. "Beda. Tidak seperti di Amerika, di mana pemerintah selalu salah," ucapnya di Jakarta, Jumat, 5 Februari 2016.

    Kendati demikian, tetap saja ada partai politik yang mengkritik kebijakan pemerintah. Namun Kalla menyebutkan kritik muncul jika ada program yang dinilai tidak sesuai. Politik yang mengkritik program pemerintah, ujar dia, dinilai lebih bagus. "Partai apa pun ingin melihat negeri ini lebih maju karena itu bersatu di situ," katanya.

    Pemerintah sendiri tidak melihat Koalisi Merah Putih sebagai oposisi. Namun, jika KMP melontarkan kritik, pemerintah akan menerimanya. "Kita berbeda dalam hal teknis tapi, kalau mau kritik, silakan saja," tuturnya. Ihwal partai dari KMP yang bergeser mendukung pemerintah dan meminta jatah kursi di Kabinet Kerja, Kalla enggan berkomentar banyak.

    Belum lama ini, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan KMP bubar. Ia menilai, secara de facto, partai-partai yang saat ini berada bersama KMP memilih bergabung dengan pemerintah. Salah satu partai yang berpindah haluan ialah Partai Amanat Nasional. Golkar pun menunjukkan gelagat serupa.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.