Usir Jemaah Ahmadiyah, Bupati Bangka Dikecam PBNU

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga berjaga di depan masjid Ahmadiyah yang disegel di Jalan Bukit Duri Tanjakan Batu, Tebet, Jakarta, 14 Agustus 2015. Aksi penjagaan tersebut untuk menghindari kembalinya aktivitas Jemaah Ahmadiyah yang melakukan solat Jumat di masjid yang telah disegel oleh pemerintah tersebut. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Warga berjaga di depan masjid Ahmadiyah yang disegel di Jalan Bukit Duri Tanjakan Batu, Tebet, Jakarta, 14 Agustus 2015. Aksi penjagaan tersebut untuk menghindari kembalinya aktivitas Jemaah Ahmadiyah yang melakukan solat Jumat di masjid yang telah disegel oleh pemerintah tersebut. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj tidak setuju dengan upaya pengusiran jemaah Ahmadiyah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka. "Kalau pengusiran, tidak boleh. Seharusnya kita mengajak mereka kembali ke jalan yang benar," kata Said setelah menemui Presiden Joko Widodo di kompleks Istana, Jumat, 5 Februari 2016.

    Baca: Pemerintah Harus Cegah Pengusiran Ahmadiyah di Bangka

    Menurut dia, PBNU jelas menilai ajaran Ahmadiyah keluar dari prinsip Islam. Tapi Said menilai cara-cara kekerasan tidak bisa digunakan untuk menangani jemaah Ahmadiyah. "Apa pun kekerasannya, saya tidak setuju jika mengatasnamakan Islam atau apa," ucapnya.

    Said juga menyalahkan kepala daerah Bangka yang mengusir jemaah Ahmadiyah. Menurut dia, langkah itu sama saja dengan mengusir seseorang dari tanahnya sendiri. "Tanahnya sendiri, rumahnya sendiri diusir, bagaimana sih? Ya tidak boleh," ujarnya.

    Pemkab Bangka mengultimatum Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) cabang Bangka untuk segera pindah. Bupati Bangka Tarmizi H. Saat memberikan tenggat atau deadline hingga 5 Februari 2016. Bupati Tarmizi mengaku bertanggung jawab atas kebijakan itu.

    Baca: Ahmadiyah Bangka Bantah Kabar Dua Anggotanya Keluar

    Dia menolak disebut melanggar hak asasi manusia dengan tenggat yang dikeluarkan. Ia justru menilai Ahmadiyah yang melanggar HAM karena keberadaannya yang minoritas menjadi tirani bagi warga mayoritas serta dianggap mengganggu masyarakat setempat.

    ANANDA TERESIA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.