Musim Tanam Padi di Jawa Barat Mundur Dua Bulan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hamparan sawah menguning saat panen padi di daerah terdampak genangan Waduk Jatigede, Desa Cibogo, Darmaraja, Sumedang, Jawa Barat, 7 Agustus 2015. Kemarau panjang akibat dampak El Nino diprediksikan bakal mempengaruhi stok beras di masa paceklik di awal tahun depan. Idealnya Bulog memiliki stok 2,5 juta ton beras pada akhir tahun. TEMPO/Prima Mulia

    Hamparan sawah menguning saat panen padi di daerah terdampak genangan Waduk Jatigede, Desa Cibogo, Darmaraja, Sumedang, Jawa Barat, 7 Agustus 2015. Kemarau panjang akibat dampak El Nino diprediksikan bakal mempengaruhi stok beras di masa paceklik di awal tahun depan. Idealnya Bulog memiliki stok 2,5 juta ton beras pada akhir tahun. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.COBandung - Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, Uneef Primadi mengatakan musim tanam padi di Jawa Barat mundur dua bulan. “Biasanya Oktober-November-Desember sudah tanam, tapi sekarang semuanya ngumpul di Januari-Februari-Maret,” katanya di kantornya, Bandung, Kamis, 4 Februari 2016.

    Menurut Uneef, kendati mundur, jumlah luasan tanam padi lebih besar dibandingkan periode musim tanam awal tahun lalu. Tahun lalu, misalnya, periode musim tanam Oktober-Januari hanya 775 ribu hektare, pada musim tanam pertama tahun ini hingga Maret diperkirakan luas tanam menembus 1,18 juta hektare. “Untuk April-September diperkirakan 867 ribu hektare, sehingga total 2.000.047 hektare,” katanya.

    Dengan bergesernya musim tanam, panen di Jawa Barat juga ikut bergeser. “Panen juga diperkirakan bergeser. Puncak panen biasanya Februari, nanti akan bergeser pada April,” Uneef berujar.

    Uneef berharap, dengan adanya fenomena cuaca siklus sepuluh tahunan El Nino pada tahun lalu, bakal diikuti dengan fenomena siklus La-Nina pada tahun ini. Dengan fenomena cuaca La-Nina diharapkan hujan turun sepanjang tahun yang bisa mendongkrak jumlah panen padi di Jawa Barat.

    Menurut Uneef, dengan luas tanam menembus 2 juta hektare pada 2016, diperkirakan produksi padi tahun ini bisa menembus 12,068 juta ton gabah kering giling (GKG). Tahun lalu, luas tanam Jawa Barat hanya 1,975 juta hektare. “Dengan provitas padi 6,3 ton per hektare itu, target 12 juta ton GKG bisa tercapai.”

    Uneef optimistis pada tahun ini puso akibat banjir bisa ditekan. Salah satunya dengan sudah berfungsinya waduk Jatigede di Sumedang yang mengendalikan banjir Sungai Cimanuk, yang menjadi andalan irigasi sawah di Majelengka, Cirebon, serta Indramayu. “Namun Jatigede masih terkendala jaringan irigasi yang rusak akibat sedimentasi,” katanya.

    Menurut Uneef, hingga saat ini belum ada laporan sawah terkena puso. Tahun lalu, misalnya, kekeringan yang melanda 126 ribu hektare sawah di Jawa Barat mengakibatkan sawah puso seluas 47 ribu hektare.

    Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Barat Edy S Nasution mengatakan waduk Jatigede memasok air bagi bendung rentang yang mengairi sawah lewat jaringan irigasi ke daerah Majalengka, Cirebon, hingga Indramayu. “Saluran (irigasi) primer dan sekunder di sana sudah terkena sedimentasi, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi. Ini sedang dilakukan oleh BBWS Cimanuk-Cisanggarung,” katanya. 

    Menurut Edy, perbaikan jaringan irigasi untuk mengalirkan air dari waduk Jatigede sudah dijadwalkan dikerjakan tahun ini. Rehabilitasi jaringan irigasi itu dijadwalkan tuntas dalam dua tahun. “Karena sekalian itu masuk dalam program modernisasi irigasi, program peningkatan proses saluran bukan hanya aspek teknis. tapi juga pelibatan masyarakat agar fungsinya maksimal.” 

    Menurut Edy, waduk Jatigede saat ini sudah bisa berfungsi menahan banjir. “Yang selama ini lewat begitu saja, sekarang ditahan. Kebayang kalau tahun sebelumnya, pasti banjir,” katanya.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.