Nasib Novel Baswedan Dibahas di Istana?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik KPK Novel Baswedan tiba di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, 10 Desember 2015. ANTARA/Reno Esnir

    Penyidik KPK Novel Baswedan tiba di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, 10 Desember 2015. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo akhirnya mendatangi Istana Negara, Kamis, 4 Februari 2016. Kemarin, juru bicara presiden, Johan Budi, mengatakan bahwa kedatangan Prasetyo untuk melaporkan perkembangan perkara penyidik aktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, kepada Presiden Joko Widodo. Namun, Prasetyo enggan mengungkapkan apa saja yang dibahas.

    "Nanti saja," katanya singkat ketika tiba di Kompleks Istana Negara, sekitar pukul 09.00 tadi.

    Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung telah menarik berkas perkara Novel Baswedan dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, penarikan itu agar berkas dapat dikaji kembali.

    BacaKasus Novel Baswedan

    Adapun Novel terseret kasus penganiayaan pencuri sarang burung walet ketika masih bertugas di Bengkulu 2004. Pengusutan kasus itu sempat dihentikan pada 2012, tapi mencuat lagi saat Novel menyidik perkara kasus rekening gendut Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

    Tak hanya Prasetyo yang enggan berkomentar soal Novel. Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun bersikap sama. Ia meminta awak media untuk menunggu rapat usai dahulu.

    "Tunggu saja mereka, biar nanti mereka yang menjelaskan. Saya gak mau menyampaikan apa-apa dulu," ujar Pramono singkat.

    Berdasarkan pantauan Tempo, Jaksa Agung belum menunjukkan batang hidungnya lagi sejak tiba di Kompleks Istana Negara. Malah, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Amir Yanto sudah keluar lebih dulu dari Istana dan mengatakan tak tahu atas apa saja yang dibahas Jaksa Agung dengan Presiden Joko Widodo.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.