KLHK Gulirkan Reformasi Agraria, Ini Catatan Seknas Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala BIN, Sutiyoso (kiri) berbincang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 4 November 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Kepala BIN, Sutiyoso (kiri) berbincang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 4 November 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia (Seknas JOKOWI) mengapresiasi langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong realisasi alokasi tanah untuk masyarakat, terutama para petani.

    "Inisiatif Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya adalah keniscayaan untuk terlaksananya janji Presiden Jokowi dalam Nawacita, yakni mendistribusikan sembilan juta hektare lahan ke petani dan masyarakat. Hal itu merupakan langkah konsolidasi tanah yang sangat ditunggu realisasinya oleh rakyat," kata Osmar Tanjung, Sekretaris Jenderal Seknas JOKOWI, dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Februari 2016.

    Menurut Osmar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebaiknya melibatkan juga Kementerian Pertanian. Sebab, tantangan ke depan Kementerian Pertanian adalah meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional. Langkah yang bisa ditempuh adalah melalui program swasembada pangan, swasembada gula, dan program lainnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan protein nasional.

    Selain Kementerian Pertanian, program ini harus bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. "Mereka menyiapkan rencana agraria dan tata ruang yang memperhitungkan aspek geopolitik, sosial, budaya, dan keseimbangan lingkungan hidup," kata Osmar.

    Seknas juga menyarankan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar berkoordinasi dengan aparat keamanan, termasuk TNI, untuk mengamankan proses pendistribusiannya. "Agar tak terjadi salah sangka jika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan sosialisasi sebelumnya," ucap Osmar.

    EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.