TEMPO.CO, Bandung - Setelah akhir tahun 2015 lalu memberhentikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil kembali memecat pejabat bawahannya. Kali ini, Ridwan Kamil memecat salah satu camat.
"Satu camat saya pecat minggu ini," kata Ridwan Kamil di rumah dinasnya, Jalan Dalemkaum, Kota Bandung, Selasa, 2 Januari 2016.
Ridwan Kamil masih enggan menyebutkan nama Camat yang dipecatnya. Namun dia memastikan si Camat diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran integritas. "Diberhentikan karena terbukti KKN. Nanti Jumat (5 Januari 2016) saya kasih namanya," akunya.
Sebelum mengambil keputusan untuk memecat, Ridwan Kamil mengaku sudah melakukan penyelidikan dan pengamatan kepada camat tersebut selama 4 bulan. Berita awal pemecatan camat ini bisa menjadi pelajaran kepada camat-camat lainnya agar menghindari KKN. "Ini pesan kepada aparat kewilayahan untuk tidak main-main lagi urusan integeritas pelayanan dan profesionalisme," ujarnya.
Selain camat, pada tahun ketiga memimpin pemerintahan Kota Bandung, Ridwan Kamil akan memecat sejumlah pejabat lainnya. "Tahun ini akan banyak pemberhentian pejabat. Jadi kepada para pejabat di Pemkot Bandung saya sudah kasih 2 tahun untuk profesional. Khususnya mereka yang masih melakukan hal negatif siap-siap diberhentikan," katanya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Cirebon mengklaim kekurangan pegawai negeri sipil. Tahun ini ratusan pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Cirebon akan pensiun. “Ini berarti jumlah PNS di lingkungan pemerintah kota Cirebon semakin berkurang,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BK Diklat) Kota Cirebon, Anwar Sanusi, Selasa 2 Februari 2016.
Dampak kurangnya PNS tersebut menurut Anwar saat ini sudah mulai dirasakan. “Tapi memang belum terlalu mengkhawatirkan,” kata Anwar. Ini dikarenakan Pemkot Cirebon tetap berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada.
Namun kekurangan PNS tersebut menurut Anwar dampaknya tetap terasa sekalipun pengoptimalan sumber daya manusia sudah dilakukan. Karenanya Anwar pun meminta kepada pemerintah pusat melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk bisa memberikan toleransi bagi Pemkot Cirebon. “Terutama toleransi untuk membuka penerimaan CPNS,” kata Anwar. Anwar pun berharap agar posisi yang kosong karena PNS yang pensiun tahun ini bisa segera terisi.
Walikota Cirebon, Nasrudin Azis, mengungkapkan jika dirinya akan berusaha untuk mendatangi Kemenpan dan RB untuk meminta toleransi agar Pemkot Cirebon dibolehkan membuka penerimaan CPNS. “Kita akan langsung menyampaikan data berkurangnya jumlah PNS di lingkungan Pemkot Cirebon,” kata Azis.
PUTRA PRIMA PERDANA | IVANSYAH
