Pemerintah Bisa Batal Revisi UU KPK Jika...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru Bicara Presiden Johan Budi menyampaikan keterangan pers terkait pembentukan Badan Restorasi Gambut di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Januari 2016. Johan Budi yang juga mantan Pimpinan KPK tersebut mulai bertugas sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi usai dilantik Presiden Joko Widodo Selasa (12/1). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    Juru Bicara Presiden Johan Budi menyampaikan keterangan pers terkait pembentukan Badan Restorasi Gambut di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Januari 2016. Johan Budi yang juga mantan Pimpinan KPK tersebut mulai bertugas sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi usai dilantik Presiden Joko Widodo Selasa (12/1). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan pemerintah dapat menarik diri dari pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Opsi ini bakal diambil jika revisi yang diusulkan DPR justru melemahkan fungsi KPK.

    "Kalau nanti dalam pembahasan revisi UU KPK ini ternyata melemahkan, Presiden jelas sikapnya, pemerintah akan menarik diri dari pembahasan ini. Poinnya, KPK harus diperkuat," kata Johan di Kompleks Istana, Selasa, 2 Februari 2016.

    Johan menjelaskan, Presiden Joko Widodo selalu konsisten soal pemberantasan korupsi. Karena itu, revisi UU KPK harus memperkuat komisi antirasuah ini. Hingga saat ini, kata Johan, pemerintah belum mengambil sikap karena pembahasan draf revisi belum selesai di DPR. "Sekarang masih jalan, tidak ada draf akademisi yang sudah dikeluarkan."

    Menurut  Johan, empat poin usulan revisi harus dirinci, apakah melemahkan atau memperkuat KPK. Johan mencontohkan pasal penyadapan. "Penyadapan kan tidak selalu melemahkan. Penyadapan yang tidak perlu izin pengadilan, itu memperkuat," katanya.

    Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan draf baru yang belum diketahui KPK. Draf revisi UU KPK per 1 Februari itu terdiri atas empat poin, yaitu terkait dengan penyadapan yang diatur dalam Pasal 12A sampai dengan Pasal 12F soal Dewan Pengawas yang diatur dalam Pasal 37A sampai dengan 37F.

    Kemudian ihwal penyelidik dan penyidik, yang diatur dalam Pasal 43, Pasal 43A, Pasal 43B, Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B; serta wewenang KPK untuk mengajukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.