TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menyatakan fraksinya menolak draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru. Menurut dia, poin-poin revisi dalam usul itu cenderung melemahkan kinerja dan wewenang KPK.
"Makanya, Pak Supratman (Ketua Badan Legislasi DPR) ingin meminta pendapat KPK lebih dulu karena merekalah yang memakai undang-undang itu. Kalau KPK menolak, kami juga akan menolak," ujar Wakil Ketua Komisi Hukum, HAM, dan Keamanan tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Februari 2016.
Poin revisi yang dianggap Desmond melemahkan KPK antara lain pembentukan Dewan Pengawas KPK. Kemudian poin penyadapan yang hanya bisa dilakukan atas izin Dewan Pengawas tersebut. "Ada apa dengan persetujuan? Ini membatasi ruang gerak atau tidak?" tuturnya.
Poin lain, kata Desmond, adalah soal surat perintah penghentian penyidikan (SP3). "Ada apa dengan SP3?" katanya.
Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas, yang juga politikus Partai Gerindra, menegaskan bahwa pembentukan Dewan Pengawas akan memperlemah KPK. Dewan itu, kata Supratman, akan mencampuri independensi KPK. "Saya usul, manfaatkan institusi yang sudah ada di KPK untuk mengawasi, misalnya Dewan Penasihat," tuturnya.
Pada Senin, 1 Februari 2016, draf revisi UU KPK dibahas dalam rapat harmonisasi Badan Legislasi. Draf itu diusulkan 45 anggota Dewan dari enam fraksi di DPR, yakni 15 anggota Fraksi PDIP, 11 anggota Fraksi Partai NasDem, 9 anggota Fraksi Partai Golkar, 5 anggota Fraksi PPP, 3 anggota Fraksi Partai Hanura, dan 2 anggota Fraksi PKB.
Dalam draf yang baru, terdapat empat poin dalam UU KPK yang akan direvisi. Pertama, terkait dengan penyadapan; kedua, soal pembentukan Dewan Pengawas; ketiga, perihal penyelidik dan penyidik independen; dan, terakhir, mengenai SP3.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
