4 Warga Meninggal, Riau Waspada Demam Berdarah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasien demam berdarah. TEMPO/Tony Hartawan

    Pasien demam berdarah. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.COPekanbaru - Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat sebanyak empat warga Riau meninggal dunia akibat terserang penyakit demam berdarah dengue. Sejauh ini, terdapat 277 penderita demam berdarah di sejumlah daerah. Namun pemerintah Riau belum meningkatkan status kondisi luar biasa demam berdarah.

    Kepala Dinas Kesehatan Riau Andra Syafril mengakui terjadi peningkatan jumlah penderita demam berdarah pada pekan ketiga Januari 2016, yakni mencapai 277 pasien. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Namun belum ada status darurat yang dikeluarkan oleh semua kabupaten dan kota, sehingga pemerintah Riau belum bisa meningkatkan status kejadian luar biasa (KLB). 

    "Status KLB bisa ditingkatkan jika sudah ada peningkatan status di semua daerah di Riau," kata Andra, Senin, 1 Februari 2016.

    Menurut Andra, penetapan status KLB juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan, yakni kondisi saat ini belum mencapai dua kali lipat penderita tahun lalu. 

    Meski demikian, Andra menekankan, sudah ada empat kabupaten yang menyatakan waspada demam berdarah, yakni Kampar, Pelalawan, Siak, dan Pekanbaru.

    Untuk pencegahan, menurut Andra, Dinas Kesehatan Riau melalui Dinas Kesehatan kabupaten dan kota telah berulang kali melakukan program pemberantasan sarang nyamuk dengan membagi-bagikan obat pembasmi nyamuk di tempat air tergenang kepada masyarakat. "Kami sudah salurkan abate untuk masyarakat," katanya.

    Petugas di daerah, Andra menambahkan, juga telah melakukan penelitian epidemiologi di setiap lokasi yang rawan jentik nyamuk untuk dilakukan fogging di permukiman masyarakat.

    RIYAN NOFITRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.