Cerita Menkeu Sepulang Kuliah Beasiswa di Luar Negeri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro berpidato dalam acara seminar nasional `Kembalinya Peran Negara dalam Penyediaan Infrastruktur Dasar` di Jakarta, 17 Desember 2015. Dalam seminar tersebut juga dibahas tentang pembangunan infrastruktur nasional masih terbentur berbagai hambatan, termasuk undang-undang yang mengatur pengadaan tanah. Efektivitas undang-undang tersebut masih diragukan. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro berpidato dalam acara seminar nasional `Kembalinya Peran Negara dalam Penyediaan Infrastruktur Dasar` di Jakarta, 17 Desember 2015. Dalam seminar tersebut juga dibahas tentang pembangunan infrastruktur nasional masih terbentur berbagai hambatan, termasuk undang-undang yang mengatur pengadaan tanah. Efektivitas undang-undang tersebut masih diragukan. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.COJakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menganggap "Welcoming Alumni LPDP 2016" sebagai acara yang bagus untuk menyambut penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah merampungkan studinya. Bambang bercerita, sebagai seorang yang pernah menerima beasiswa, ia belum pernah disambut melalui kegiatan seperti itu.

    "Dulu saya dapat beasiswa tidak melakukan begini. Dulu kalau pulang, ya, pulang saja," kata Bambang saat berbicara di hadapan alumnus penerima beasiswa LPDP dalam acara "Welcoming Alumni Leadership Forum" di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin malam, 1 Februari 2016.

    Saat itu, Bambang bercerita, ia sempat luntang-lantung dan tak tahu akan bekerja apa. Ia pun pulang ke Universitas Indonesia yang telah memberikan beasiswa. "Dulu pulang dahulu ke UI karena kontraknya ke UI," ujarnya. 

    Dengan adanya penyambutan, kata Bambang, penerima beasiswa "merasa pulang" ke tempat yang telah memberikan beasiswa pendidikan. "Poinnya how you can contribute to Indonesia. Kami harapkan berkiprah mungkin ke pemerintah, swasta, atau ke daerah," kata Bambang.

    Bambang bercerita Indonesia saat ini berbeda dengan saat ia lulus menempuh studi doktoralnya. Saat itu, situasinya sangat sentralistis--pemerintah menempatkan segalanya di Jakarta. "Bagi yang belum tahu, mau beli pensil (untuk keperluan sekolah) pun harus dari pusat. Pemerintah daerah hanya cabang dari pusat," katanya.

    Namun kondisi berubah. Bambang mencontohkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dipilih langsung oleh masyarakat Jawa Tengah dan Presiden Joko Widodo yang memulai karier sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. "Jadi Indonesia hari ini dari daerah. Opportunity untuk berkembang, ya, dari daerah," katanya.

    Bambang berharap 400 alumni penerima LPDP yang hadir dalam acara tersebut dapat membantu perkembangan di daerah. Ditambah lagi, kata Bambang, lulusan tahun ini banyak yang mengambil jurusan teknik dari Kerajaan Inggris. "Ini penting bidang yang maju seperti sains dan engineering. Bukan berarti ekonom tidak penting atau lawyer tidak penting. Agar Indonesia bisa jadi negara yang mandiri dan kompetitif," katanya.

    Menurut Bambang, Korea Selatan adalah contoh negara yang dapat ditiru. Korea Selatan, kata Bambang, tidak memiliki sumber daya alam seperti Indonesia, tapi bisa maju karena industri. "Kalau bisa nanti pabrik elektronik kita levelnya bisa lebih dari Samsung. Apple pun kelabakan menghadapi Samsung," katanya.

    Ia bercerita saat kuliah S2 dan S3 di Universitas Illinois, Amerika Serikat. "Orang Korea berkali-kali lipat dari orang Indonesia. Saya lihat Indonesia butuh menjadi negara industri," kata Bambang.

    Menurut dia, Indonesia bisa menjadi negara maju seperti Korea Selatan. "Orang Korea di-support penuh pemerintahnya.” Tugas Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, menurut Bambang, menentukan arah pendidikan tinggi. "LPDP menyekolahkan. Jangan mikir kerja di swasta atau pemerintah pusat, tapi kembali ke daerah karena butuh orang yang punya kemampuan," katanya.

    "Semoga tidak ada yang telat uang bulanannya dan uang sekolahnya. Kalau di LPDP seharusnya money allowance bisa lebih dari US$ 800. Tidak seperti di tempat Pak Nasir (Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) karena sistem keuangannya berbeda," kata Bambang.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.