Antisipasi Banjir, Jawa Timur Bangun 18 Embung

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dok. TEMPO/Fully Syafi

    Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dok. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan akan membangun 18 embung untuk mencegah banjir di Jawa Timur. Belasan embung ini tersebar di seluruh Jawa Timur. "Setiap tahun, embung masih diandalkan," ucap Soekarwo kepada wartawan di kantornya. Senin, 1 Februari 2016.

    Soekarwo menjelaskan, embung-embung dikonsentrasikan di beberapa daerah, yaitu Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Pamekasan. "Bahkan, di Bojonegoro, bupatinya ikut buat embung," ujar Soekarwo.

    Embung, menurut Soekarwo, mempunyai manfaat yang sangat besar. Selain bisa menampung air hujan dan mencegah banjir, embung dapat dimanfaatkan untuk kehidupan warga. Air yang telah ditampung embung dapat digunakan untuk irigasi, mencuci, dan mandi. "Pembuatan embung jalan terus," tuturnya.

    Selain membuat embung, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan perbaikan 192 waduk kepada pemerintah pusat. Namun Pemprov, kata Soekarwo, selalu kesulitan dalam pengajuan perbaikan tersebut ke pemerintah pusat. "Ini karena pusat selalu berpikir membuat waduk, bukan memperbaiki yang sudah ada," ucapnya.

    Karena itu, Soekarwo berharap bisa mengubah konsep perencanaan pembuatan waduk menjadi perbaikan waduk untuk jangka pendek. Ini karena pembuatan waduk selalu membutuhkan waktu lama. "Contohnya Waduk Bajulmati. Itu bikinnya sampai 15 tahun, jadi mending perbaiki yang rusak," ujarnya.

    Saat ini pemerintah pusat sedang membangun Waduk Bajulmati di Banyuwangi; Waduk Tugu, Trenggalek; Waduk Bendo, Madiun; dan Waduk Tukul, Pacitan. "Semuanya masih proses. Yang hampir jadi itu Waduk Tugu," tutur pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini.

    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.