Akom Mau Dirikan Perpustakaan DPR Terbesar di Asia Tenggara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ade Komaruddin. TEMPO/Imam Sukamto

    Ade Komaruddin. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin ingin DPR memiliki perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Menurut dia, bila terwujud, hal itu bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

    "Jadi semua rakyat Indonesia, kalau ingin mendapatkan ilmu pengetahuan dengan berbagai disiplin ilmu, tinggal datang saja ke DPR," kata Ade berangan-angan saat ditemui di sela-sela peninjauan Kompleks Parlemen, Minggu, 31 Januari 2016. Ide itu, menurut dia, meniru Library of Congress di Amerika.

    Apalagi jika melihat antusiasme masyarakat berkunjung ke gedung DPR, baik kunjungan kerja maupun kunjungan studi. "Jadi, kalau nanti ada adik-adik datang, semua buku ada. Saya kira itu sangat bagus bagi pendidikan di Indonesia," ucapnya.

    Seperti Library of Congress di Amerika Serikat yang merupakan salah satu perpustakaan terlengkap dan terbesar di dunia, Ade berharap perpustakaan ini nantinya juga akan sama besarnya. "Perpustakaan mungkin yang terbesar di Asia Tenggara kalau bisa," ujarnya.

    Harapan Akom--panggilan Ade--tersebut disampaikan saat ia melakukan peninjauan Kompleks Parlemen yang memiliki luas 38 hektare. Menurut dia, perawatan terhadap fasilitas yang ada masih ada kendala. Ia berjanji akan menambah tenaga untuk melakukan perawatan di Kompleks Parlemen.

    "Saya menghendaki semuanya bersih, aman, dan nyaman. Kan, kalau nyaman, yang di dalamnya juga bisa bekerja dengan baik," tutur politikus Partai Golongan Karya itu. Dalam peninjauan itu, ia didampingi Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti serta Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Dimyati S.

    EGI ADYATAMA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.