Bentrok Ormas di Medan, Polri Kerahkan 1.500 Personel  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebuah mobil dirusak massa saat terjadi bentrokan antara ormas Pemuda Pancasila dengan Ikatan Pemuda Karya (IPK) di Medan, Sumatera Utara, 30 Januari 2016. (Istimewa)

    Sebuah mobil dirusak massa saat terjadi bentrokan antara ormas Pemuda Pancasila dengan Ikatan Pemuda Karya (IPK) di Medan, Sumatera Utara, 30 Januari 2016. (Istimewa)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI Inspektur Jenderal Anton Charliyan mengatakan saat ini 1.500 aparat disiagakan di Medan setelah terjadinya bentrokan di antara dua organisasi kemasyarakatan, yaitu Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya (IPK).

    “Ada 1.500 aparat gabungan TNI-Polri yang disiagakan untuk berjaga-jaga,” ucap Anton saat dihubungi pada Ahad, 31 Januari 2016.

    Dia berujar, bentrok itu mengakibatkan dua orang tewas. Namun belum diketahui dua orang itu berasal dari pihak mana. “Kami masih identifikasi korban tewas dan masih menghitung jumlah korban luka,” tuturnya. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya bentrokan antar-ormas itu.

    Ketika ditanya soal ada pihak yang ditahan akibat peristiwa ini, Anton menjelaskan, sampai saat ini, belum ada pihak yang ditahan. Namun ia mengatakan, sampai saat ini, polisi masih memeriksa beberapa saksi yang dianggap mengetahui kejadian itu.

    Anton menyatakan saksi yang diperiksa jumlahnya cukup banyak, dan polisi di Medan masih bekerja memeriksa mereka. “Polisi sampai sekarang masih lembur untuk memeriksa saksi-saksi,” katanya.

    Anton menjelaskan kronologi kejadian ini. Awalnya, Ikatan Pemuda Karya mengadakan acara menggunakan sepeda motor dan melewati markas Pemuda Pancasila pada Sabtu sore kemarin. Saat berada di dekat markas Pemuda Pancasila itulah, bentrokan terjadi.

    “Mungkin dari pihak Pemuda Pancasila merasa terganggu atau memang di antara kedua pihak sudah ada masalah sebelumnya. Ini masih kami selidiki,” ujarnya.

    DIKO OKTARA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.