Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jimly: Calon Kepala Daerah Gagal, Bidik Penyelenggara Pemilu  

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Ketua KPU, Husni Kamil Manik (kiri) dan Ketua DKPP-RI, Jimly Asshiddiqie dalam pertemuan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, 3 November 2015. TEMPO/Subekti.
Ketua KPU, Husni Kamil Manik (kiri) dan Ketua DKPP-RI, Jimly Asshiddiqie dalam pertemuan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, 3 November 2015. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.COJakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengakui jumlah aduan meningkat drastis setelah Mahkamah Konstitusi menolak sebagian besar gugatan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015. Setelah tak puas atas hasil di MK, para calon kepala daerah yang gagal kini menyasar penyelenggara pemilu. 

"Saya lupa jumlahnya, tapi dua kali lipat dari yang ada di MK," katanya setelah menghadiri acara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Sabtu, 30 Januari 2016. DKPP, kata dia, saat ini terus memproses aduan tersebut, bahkan beberapa penyelenggara pemilu yang dianggap bersalah sudah dipecat. 

Walaupun begitu, Jimly menilai banyaknya aduan tersebut bukan hal yang baik. Sebab, kebanyakan calon yang gagal kemudian hanya berniat menjatuhkan penyelenggara pemilu. "Tentu ini tak sehat, kasihan penyelenggara pemilunya." 

Dari 269 daerah yang sudah melaksanakan pilkada serentak, 147 di antaranya mengajukan gugatan sengketa hasil kepada Mahkamah Konstitusi. Sebagian besar gugatan itu atau sebanyak 139 ditolak MK. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Satu daerah, yaitu Halmahera Selatan, diperintahkan melakukan penghitungan suara ulang di salah satu kecamatannya. Sisanya, sengketa di tujuh daerah belum diputuskan. MK harus memutus sengketa tersebut sebelum 7 Maret 2016.

FAIZ NASHRILLAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anatomi Pasal Nepotisme yang Menjerat Hakim MK Anwar Usman, Bisakah Berujung Pemidanaan?

35 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani berbincang dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman sebelum mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Arsul terpilih sebagai hakim konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin yang berakhir pada 17 Januari 2024. TEMPO/Subekti.
Anatomi Pasal Nepotisme yang Menjerat Hakim MK Anwar Usman, Bisakah Berujung Pemidanaan?

MKMK menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim. MKMK memberikan sanksi pemberhentian dari Ketua MK


Marzuki Alie dan Jimly Asshidiqie Ikut Sambut Wiranto di Hambalang, Begini Kata Politikus Gerindra

2 Mei 2023

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama pimpinan Partai Gerindra menyambut kedatangan mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Mei 2023. ANTARA/M Fikri Setiawan.
Marzuki Alie dan Jimly Asshidiqie Ikut Sambut Wiranto di Hambalang, Begini Kata Politikus Gerindra

Marzuki Alie dan Jimly Asshidiqie tampak bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambut Wiranto di Hambalang.


Jimly Asshidiqie Sebut JK Undang Sejumlah Tokoh Malam Ini

22 April 2019

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sofian Effendi (tengah) dan pakar hukum tata negara Jimly Ashidiqqie (berpeci) saat ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2019. TEMPO/Egi Adyatama
Jimly Asshidiqie Sebut JK Undang Sejumlah Tokoh Malam Ini

Ketua Umum ICMI Jimly Asshidiqie mengatakan diundang Wakil Presiden Jusuf Kalla malam ini. JK juga mengundang sejumlah tokoh lainnya.


Jimly Asshiddiqie: Alasan KPU Memberikan Kisi-kisi itu Masuk Akal

9 Januari 2019

Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Ryamizard Ryacudu bersama Wakil Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddique usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 1 November 2018. Kedatangan keduanya untuk menyerahkan usulan nama yang akan menerima gelar pahlawan. Tempo / Friski Riana
Jimly Asshiddiqie: Alasan KPU Memberikan Kisi-kisi itu Masuk Akal

Alasan KPU memberikan kisi-kisi itu adalah agar gagasan capres-cawapres dapat disampaikan utuh dan mendalam.


Jimly: MK Berpolitik Kalau Percepat Putusan Masa Jabatan Wapres

2 Agustus 2018

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie saat ditemui usai menghadiri open house Oesman Sapta Odang di kediamannya di Jalan Karang Asem Utara Nomor 34, Kuningan, Jakarta Selatan. Dewi Nurita/Tempo.
Jimly: MK Berpolitik Kalau Percepat Putusan Masa Jabatan Wapres

Mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie meminta tak ada pihak yang mendesak MK mempercepat putusan uji materi tentang masa jabatan wapres.


Jimly Asshidiqie: Dewan Kerukunan Nasional Beranggota 17 Orang

5 Juni 2018

Ketua umum ICMI, Jimly Asshidddiqie, memberikan keterangan kepada awak media, di kantor ICMI, Jakarta, 9 Agustus 2017. HTI dinilai gerakannya tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. TEMPO/Imam Sukamto
Jimly Asshidiqie: Dewan Kerukunan Nasional Beranggota 17 Orang

Persiapan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional atau DKN sebentar lagi rampung. Jimly Asshidique mengatakan nama-nama anggota sudah dipilih.


JK Diminta Membantu Renovasi Masjid Saint Petersburg Rusia

29 Maret 2018

Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Kepala BIN Jenderal Polisi Budi Gunawan, memberikan sambutan dalam acara pelantikan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) periode 2017-2022 di Aula Masjid Istiqlal, Jakarta, 12 Januari 2018. Dalam acara itu, Budi Gunawan dikukuhkan menjadi Wakil Ketua Majelis Pakar PP DMI yang pengukuhannya dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PP DMI. TEMPO/Fakhri Hermansyah
JK Diminta Membantu Renovasi Masjid Saint Petersburg Rusia

JK merasa antusias dan akan mempelajari usulan merenovasi masjid.


MK Disarankan Cari Ketua seperti Mahfud MD atau Jimly Asshiddiqie

28 Maret 2018

Pakar hukum tata negara, Mahfud Md, saat hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Jakarta, 18 Juli 2017. Mahfud Md menyarankan KPK untuk langsung menahan Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
MK Disarankan Cari Ketua seperti Mahfud MD atau Jimly Asshiddiqie

Peneliti Senior Institute Ismail Hasani MK perlu memiliki pemimpin baru sekaliber seperti Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD.


Jimly Asshidiqie: Presiden Jokowi Bijak Tidak Meneken UU MD3

16 Maret 2018

Ketua umum ICMI, Jimly Asshidddiqie, memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Ikatan Cendiakawan Muslim Indonesia, Jakarta, 9 Agustus 2017. TEMPO/Imam Sukamto
Jimly Asshidiqie: Presiden Jokowi Bijak Tidak Meneken UU MD3

Menurut Jimly Asshidiqie, Jokowi ikut dalam pengesahan UU MD3 karena awalnya tidak mengetahui persis semua isi revisi aturan tersebut.


ICMI Muda: Prof Jimly Jangan Bawa Nafsu Politik Pribadi

14 Desember 2017

Ketua umum ICMI, Jimly Asshidddiqie, memberikan keterangan kepada awak media, di kantor ICMI, Jakarta, 9 Agustus 2017. ICMI juga menyatakan mendukung pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). TEMPO/Imam Sukamto
ICMI Muda: Prof Jimly Jangan Bawa Nafsu Politik Pribadi

Ketua MPP Presidium ICMI Muda Ahmad Zakiyuddin berharap Ketua Umum ICMI Jimly Asshidiqie tak mengambil sikap politik tanpa keputusan majelis.