KPK Gandeng 1.000 Perempuan Antikorupsi di Malang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah wanita peserta aksi dari Koalisi Masyarakat Antikorupsi memegang poster berisi pesan terkait korupsi  saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, 8 Desember 2015. Aksi tersebut mengangkat beberapa isu seputar kekecewaan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat dengan judul

    Sejumlah wanita peserta aksi dari Koalisi Masyarakat Antikorupsi memegang poster berisi pesan terkait korupsi saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, 8 Desember 2015. Aksi tersebut mengangkat beberapa isu seputar kekecewaan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat dengan judul "Bersihkan DPR" sekaligus merayakan Hari Antikorupsi Se-dunia. ANTARA FOTO/M. Ali. Wafa

    TEMPO.COMalang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjangkau 1.000 perempuan antikorupsi di Malang. Kampanye antikorupsi dilakukan 50 agen Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK). 

    Mereka berkampanye melalui beragam media, seperti brosur, buku, film, dan film animasi. "Agen SPAK telah dilatih sejak Agustus 2015," kata juru bicara KPK, Yuyuk Andrianti Iskak, saat evaluasi SPAK di Hotel Harris, Malang, Jumat, 29 Januari 2016.

    Agen SPAK juga mampu mengembangkan metode kampanye dan sosialisasi. Agen berasal dari beragam latar belakang, seperti aktivis perempuan, pegiat sosial, dosen, guru, dan mahasiswi. Mereka melakukan sosialisasi, dari keluarga, anak, teman, hingga tetangga.

    Sosialisasi dilakukan di 34 provinsi. Tahun ini sosialisasi tersebut ditargetkan menjangkau 1 juta perempuan. Gerakan antikorupsi dimulai dari kaum perempuan karena sosok ibu selama ini paling dekat dengan anak. 

    Adapun survei KPK empat tahun lalu menunjukkan hanya 4 persen keluarga yang mendidik dan menanamkan nilai kejujuran pada anak-anaknya.

    Pendidikan antikorupsi dimulai dengan kejadian seperti berlaku jujur, tidak menyontek, dan disiplin berlalu lintas. Sosialisasi antikorupsi diselenggarakan KPK, bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). 

    Senior Manajer AIPJ Judhi Kristantini menjelaskan, dampak sosialisasi ini akan dirasakan 10 tahun ke depan.  "Dari anak-anak, generasi ke depan akan mewariskan sikap antikorupsi," ujarnya.

    Dampak kampanye di Malang mulai dirasakan. Sejumlah dosen di Malang menolak bingkisan dari mahasiswa yang dibimbing untuk skripsinya. Lalu mereka tidak menggelembungkan biaya perjalanan dinas.

    Selain itu, kampanye ini berdampak positif terhadap anak-anak. Contohnya, pelajar di Makassar menolak dijemput dan diantar dengan kendaraan dinas ayahnya. Mereka juga menolak melakukan berbagai perilaku koruptif lain. 

    EKO WIDIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.