Jual Beli Ginjal, Polisi Belum Periksa Rumah Sakit

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi ginjal

    Ilustrasi ginjal

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Sub Direktorat III Direktorat Tindak Pidana Umum Komisaris Besar Umar Surya Fana mengatakan polisi belum memeriksa rumah sakit yang diduga tempat cek kesehatan dan operasi penjual ginjal. "Kami masih mendalami keterangan korban," katanya saat dihubungi pada Jumat, 29 Januari 2016.

    Umar mengatakan informasi mengenai rumah sakit yang digunakan untuk tempat cek kesehatan dan operasi penjual ginjal berasal dari tersangka. Penyidik memutuskan untuk memeriksa pemilik ginjal terlebih dahulu sebelum memeriksa rumah sakit yang disebut tersangka.

    Berdasarkan keterangan tersangka, mereka akan merekrut korban setelah mendapatkan pesanan. Pemesan akan menyediakan dana awal Rp 10 juta untuk membayar biaya cek kesehatan sampai operasi dilakukan.

    Para calo operasi ginjal ini akan membawa korban untuk diperiksa di klinik di Garut. Jika cocok, tersangka akan membawanya ke rumah sakit di Bandung. Korban kembali diperiksa kesehatannya di dua rumah sakit swasta di Jakarta. Operasi kemudian dilakukan di rumah sakit negeri di Jakarta. Sebelum operasi, pemesan akan bertemu korban dan melunasi bayaran.

    Umar mengatakan tersangka mematok harga Rp 200-300 juta untuk satu ginjal. Namun korban hanya mendapatkan tak lebih dari Rp 70 juta.

    Umar mengatakan korban, sebanyak 15 orang, memiliki pendatapan menengah ke bawah. Mereka berusia sekitar 20 hingga 30 tahun. Korban ditemukan di Soreang, Bandung Selatan serta Garut.

    Menurut Umar, tersangka sempat menjual ginjal ke luar negeri sebelum 2008. Setelah aturan transplantasi ginjal diubah, mereka hanya menjualnya di Indonesia. "Dijual untuk orang yang membutuhkan dengan modus agar mendapatkan keuntungan secara ekonomi," kata dia.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.