Pertamina Balikpapan Luncurkan Layanan Antar Jasa Pelumas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja mengecek produksi oli di Pertamina Lubricants, Jakarta, 8 Desember 2015. PT Pertamina Lubricants mengoperasikan Production Unit Jakarta (PUJ) pabrik pelumas terintegrasi terbesar di Asia Tenggara. TEMPO/Tony Hartawan

    Pekerja mengecek produksi oli di Pertamina Lubricants, Jakarta, 8 Desember 2015. PT Pertamina Lubricants mengoperasikan Production Unit Jakarta (PUJ) pabrik pelumas terintegrasi terbesar di Asia Tenggara. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Balikpapan - PT Pertamina Unit Pemasaran VI Balikpapan meluncurkan beroperasinya mobile oil service bagi pelanggan. Pengoperasian layanan antar jasa pelumas diharapkan mampu mendongkrak kualitas layanan penjualan produk Pertamina pada berbagai sektor industri di Kalimantan.

    “Kami setidaknya sudah menjalin kerja sama dengan 15 perusahaan pengisian pelumas di Kalimantan,” kata Manager Umum PT Pertamina Unit Pemasaran Balikpapan, M Irvan, Jumat 29 Januari 2016.

    Irvan mengatakan pangsa pasar  produk  Pertamina termasuk diantaranya pelumas telah mendominasi  hingga 60 persen. Masyarakat sudah percaya pada kualitas seluruh produk Pertamina yang telah memperoleh sertifikasi dunia internasional. “Kami punya banyak keunggulan, selain kualitas tinggi juga adanya kepastian pasokan dengan harga jual yang bersaing.”

    Sehubungan itu, Irvan optimis peningkatan market share seluruh produknya di Kalimantan hingga 80 persen menyusul peluncuran mobile oil service ini. Pertamina rencananya menyiapkan puluhan mobil tangki guna melayani pengiriman minyak pelumas ke seluruh pelanggan di Kalimatan.

    “Pelumas terbukti sudah memberikan profit lumayan bagi Pertamina. Kami optimistis mampu meraih target profit sebesar US$ 4 miliar yang sudah ditentukan pemerintah,” ujarnya.


     SG WIBISONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.