Eks Anggota Gafatar Minta Pemerintah Ganti Rugi Aset di Kalimantan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah mantan anggota Gerakan Fajar Nasional (Gafatar) mengantri makanan di tempat penampungan sementara Youth Centre, Sleman, Yogyakarta, 29 Januari 2016. Selama tiga hari kedepan mereka akan dikarantina guna mendapatkan pendampingan dan pemahaman mengenai deradikalisasi. TEMPO/Pius Erlangga

    Sejumlah mantan anggota Gerakan Fajar Nasional (Gafatar) mengantri makanan di tempat penampungan sementara Youth Centre, Sleman, Yogyakarta, 29 Januari 2016. Selama tiga hari kedepan mereka akan dikarantina guna mendapatkan pendampingan dan pemahaman mengenai deradikalisasi. TEMPO/Pius Erlangga

    TEMPO.COBandung - Sejumlah mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) asal Jawa Barat mengeluhkan nasib aset mereka yang tertinggal di Kalimantan Barat. Mereka harus meninggalkan semua harta tersebut setelah pemerintah memulangkan mereka dari perantauan beberapa waktu lalu.

    Apudin, 43 tahun, salah satu mantan anggota Gafatar asal Tasikmalaya, yang dikembalikan dari perantauannya di Kalimantan Barat, mengaku kerap memikirkan harta benda yang ia miliki selama merantau di daratan Borneo. "Ya aset kami gimana yang di sana, pemerintah belum ngasih kepastian," ucapnya kepada Tempo di halaman wisma penampungan sementara Dinas Sosial Jawa Barat, Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, Jumat, 29 Januari 2016.

    Dia mengatakan merantau ke Kalimantan sekitar 2011. Setahun berikutnya, dia baru ikut bergabung sebagai anggota Gafatar DPK Kubu Raya, Kalimantan Barat. Apudin mengatakan memiliki lahan sekitar 4 hektare di Kubu Raya. "Tapi cuma 2 hektare yang baru ditanami padi," katanya.

    Mantan anggota Gafatar lain, Arif Pranowo, meminta pemerintah bertanggung jawab mengganti aset yang mereka miliki di Kalimantan. Arif baru sekitar 2 bulan tinggal di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Dia mengaku hanya melakukan aktivitas bertani di Mempawah. "Kami hanya pindah untuk mencari peruntungan di sana," katanya.

    "Ada yang punya aset senilai Rp 8 juta, ada yang hingga ratusan juta, ya kami minta pemerintah bertanggung jawab saja. Sebab, kalau di penampungan kan hanya beberapa hari. Setelah dari sini, gimana nasib kami? Padahal kami di sana sudah enak, punya lahan pertanian," ucapnya.

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, untuk urusan penggantian aset, dia akan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. "Bukan dalam kapasitas kami ya untuk aset, kami koordinasikan dulu dengan pemerintah pusat," katanya.

    "Tapi kami akan merumuskan dan sangat mungkin akan kami berikan bantuan kepada mereka sedapat mungkin sesuai dengan peraturan yang ada dan keuangan yang ada," ucapnya.

    Kepala Dinas Sosial Jawa Barat Arifin Hasan mengatakan setiap mantan anggota Gafatar tidak mendapat santunan berupa uang. "Oh kami tidak memberi mereka uang karena kan anggarannya dialihkan ke pendampingan. Di daerah lain kan enggak ada pendampingan," katanya.

    AMINUDIN AS


    Ratusan Eks Gafatar Tiba di Yogyakarta oleh tempovideochannel


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.