Air Waduk Jatiluhur Seret, Musim Tanam di Karawang Mundur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi petani/sawah/padi. ANTARA/Abriawan Abhe

    Ilustrasi petani/sawah/padi. ANTARA/Abriawan Abhe

    TEMPO.CO, Karawang - Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Karawang khawatir terjadi keterlambatan tanam. Kadarisman, Kepala Dinas Pertanian, memastikan untuk menggeber penanaman di ribuan hektare sawah. "Kami akan mengebut penanaman di bulan Februari. 281 ribu kk petani dipastikan siap tanam," ujar Kadarisman, saat ditemui Tempo di ruangannya, Jumat, 29 Januari 2016.

    Keterlambatan tersebut, menurut Kadarisman, disebabkan oleh pasokan air dari Waduk Jatiluhur yang menipis. "Terutama sejak Oktober sampai Desember 2015. Sehingga musim tanam rendeng mundur dua bulan," ujarnya.

    Kadarisman mengatakan, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, curah hujan pada Februari di Karawang normal. "Menggeber penanaman di Februari sangat ideal, karena curah hujan normal di angka 100 sampai 200 milimeter per harinya. Mudah-mudahan saja tidak meninggi dan banjir," ucapnya.

    Ia mengaku yakin dapat memenuhi target panen provinsi yang mencapai 1,3 juta ton gabah kering panen. Pasalnya, petani di Karawang akan diberi beberapa bantuan, seperti demplot Pupuk Kujang sebanyak 15 ton di 15 kecamatan, pestisida 170 ton, bantuan pupuk subsidi 49 ribu ton, dan 100 ton bibit pengganti gagal tanam. "Bantuan tersebut hanya stimulan saja untuk para petani untuk menambah semangat para petani," tuturnya.

    Namun, dia juga mengaku musim tanam rendeng organisasi pengganggu tanaman (OPT) akan meningkat, seperti wereng, penggerek, tikus, cendawan, dan virus. "Hampir seluruh daerah memiliki endemik masing-masing OPT tersebut. Keadaan alam yang lembap menyebabkan peningkatan," ujarnya.

    HISYAM LUTHFIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.