TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kader di bawah kepengurusan Agung Laksono berencana membuat partai baru. Sikap itu dilatari oleh kekecewaan mereka terhadap mekanisme islah lewat musyawarah nasional luar biasa. "Kami akan mendeklarasikan partai baru dalam waktu dekat," ujar Yamin Luther, panitia penyelenggara deklarasi Partai Golkar, Kamis, 28 Januari 2016.
Yamin menjelaskan, pendirian partai baru tengah digodok sejumlah Dewan Pimpinan Daerah tingkat I dan II yang mendukung Munas Ancol. Sikap itu dilatari oleh kekecewaan mereka terhadap Tim Transisi yang merestui penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa dengan perpanjangan masa kepengurusan Munas Riau. "Solusi itu hanya mengakomodir kepentingan segelintir elite," katanya.
Menurut Yamin, skema penyelesaian itu menyalahi putusan Mahkamah Partai. Sebab, opsi penyelesaian konflik mestinya melibatkan seluruh kekuatan dari dua kubu. Dukungan Jusuf Kalla, sebagai Ketua Tim transisi, yang merestui kepengurusan Riau sebagai penyelenggara musyawarah nasional luar biasa praktis mengeliminasi peran mereka dalam proses pengambilan keputusan.
Baca juga: Kubu Agung Setuju Munaslub
Yamin menduga momentum itu sengaja dikondisikan Jusuf Kalla agar kembali berpeluang menguasai Partai Golkar. Sementara nasib pengurus di bawah kepengurusan Agung Laksono ia abaikan. "JK asyik memainkan peran tunggal untuk memaksakan agendanya menguasai Golkar. Tindakan ini jelas melabrak kaidah penyelesaian konflik yang diinginkan Mahkamah Partai," ujarnya.
Karena itu, Yamin dan para koleganya sepakat mendirikan partai baru. Partai bernama Partai Golkar Indonesia itu akan dideklarasikan dalam waktu sepuluh hari. "Proses persiapannya sudah 80 persen," ujarnya. Panitia penyelenggara juga berencana berziarah ke makam sesepuh partai seperti Presiden Indonesia kedua Soeharto, Suhardiman, dan mantan Wakil Presiden Soedarmono.
RIKY FERDIANTO