Heboh PETA, Mahasiswa Muhammadiyah Bantah Ikut Mendirikan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang warga menghapus mural bergambar bendera ISIS di tembok makam yang berada di kawasan Tipes, Solo. TEMPO/Ahmad Rafiq

    Seorang warga menghapus mural bergambar bendera ISIS di tembok makam yang berada di kawasan Tipes, Solo. TEMPO/Ahmad Rafiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Benny Pramula membantah keterlibatan organisasinya dalam pembentukan Brigade Pembela Tanah Air (PETA). Informasi yang tersebar di media sosial itu diduga bermuatan politis.

    "Kami tegaskan, kami tidak mengenal organisasi itu. Mungkin itu disebarkan sekelompok orang yang ingin menyudutkan kami. Kami masih pelajari siapa yang bermain dengan isu itu," ujarnya, Kamis, 28 Januari 2016.

    PETA merupakan organisasi paramiliter yang bergerak di bidang advokasi hak-hak pribumi. Percakapan di sejumlah media sosial menyebut organisasi ini dibidani sejumlah lembaga, seperti IMM dan Liga Muslim Indonesia.

    Peran organisasi PETA menuai sorotan lantaran salah seorang pengurusnya disinyalir pendukung gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Organisasi ini juga kerap menggelar latihan fisik kemiliteran.

    Benny menjelaskan, IMM tak pernah menoleransi gerakan yang menentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Kalaupun ingin membentuk aliansi taktis, prinsipnya tak boleh keluar dari komitmen NKRI," katanya.

    Meski demikian, IMM berkepentingan menelusuri apakah ada anggotanya yang bergabung dengan organisasi PETA. "Jika aktivitas mereka sudah keluar dari jalur konstitusi, maka harus ditindak tegas," ujar Benny.

    Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Dodi Riyadmadji, mengatakan PETA belum terdaftar sebagai organisasi masyarakat. Karena itu, pemerintah akan terus memonitor aktivitas mereka. "Kami selalu waspada," katanya.

    RIKY FERDIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.