TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Desk Papua di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mayor Jenderal TNI Yoedhi Swastono menyatakan penyelesaian masalah Papua belum memerlukan keterlibatan pihak ketiga dari luar Indonesia sebagai fasilitator maupun mediator.
Yoedhi beralasan, masalah yang terjadi di Papua merupakan masalah dalam negeri (internal affair), yang utamanya menyangkut ketidakpercayaan masyarakat Papua (distrust) terhadap pemerintah. Pemerintah sedang berupaya membangun kembali kepercayaan itu.
"Sangat berbeda kasusnya dengan Aceh. Papua lebih pada distrust mau jadi trust, condong internal affair," kata Yoedhi kepada Tempo setelah berbicara dalam seminar nasional Tindak Lanjut Kebijakan Jokowi untuk Papua Damai di gedung Auditorium LIPI, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2016.
Baca :PM Kepulauan Solomon Dukung Dialog Indonesia-Papua Merdeka
Menurut Yoedhi, bobot masalah Papua mirip dengan konflik masyarakat Syiah di Sampang, Madura. Ia tidak merinci lebih jauh tentang kemiripan ini. Yoedhi kemudian menegaskan Papua merupakan bagian dari Indonesia.
Selain itu, Yoedhi melanjutkan, pemerintah bekerja sama dengan akademikus Universitas Bina Nusantara, Bappenas, LIPI, dan Jaringan Papua Damai tengah merumuskan desain Papua, lima tahun ke depan.
Saat berbicara dalam seminar, anggota Komisi yang membidangi masalah pertahanan, keamanan, intelijen, dan komunikasi DPR, Komisi I DPR, Tantowi Yahya, meminta pemerintah mencermati secara serius perubahan sikap negara-negara tetangga di kawasan Pasifik Selatan terhadap isu Papua. Termasuk internasionalisasi masalah Papua yang sudah berubah dari mengkritik ketidakadilan, diskriminasi yang dialami masyarakat Papua, menjadi dukungan Papua Merdeka.
Tantowi mengatakan negara-negara di Pasifik Selatan, yang sebelumnya mendukung Papua sebagai bagian dari Indonesia, sekarang berubah sikap mendukung gerakan Papua Merdeka.
Negara-negara Pasifik Selatan, seperti Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon, yang tergabung dalam forum MSG (Melanesian Spearhead Group), mengakui organisasi Papua Merdeka (United Liberation Movement for West Papua) sebagai anggota pengamat. Dalam forum yang sama, Indonesia duduk sebagai associated member.
Bahkan Papua Nugini dan Fiji, yang selama ini menjadi tulang punggung Indonesia untuk mempertahankan Papua dalam NKRI, sudah mulai berubah komitmen politiknya.
"Desember lalu saya ke Fiji, bertemu dengan Ketua DPR Fiji dan Menteri Luar Negeri Fiji. Tahun sebelumnya ke Solomon Island, Vanuatu, PNG. Yang kami dapatkan dari kunjungan adalah suasana komitmen politik yang jadi andalan kita sudah mulai renggang, loose, khususnya PNG dan Fiji," kata Tantowi.
Anggota tim kerja ULMWP untuk dalam negeri, Markus Haluk, mengatakan tawaran Perdana Menteri Kepulauan Solomon Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare memfasilitasi dialog antara pemerintah Indonesia dan ULMWP merupakan bentuk keprihatinan atas eskalasi kekerasan di Papua yang terus meningkat. "Ini jadi perhatian serius MSG," ujar Markus kepada Tempo melalui telepon, dua hari lalu.
Menurut Markus, pemerintah Indonesia harus membuka diri menerima tawaran dialog Sogavare. Adapun ULMWP, menurut dia, belum bisa memutuskan karena harus dibahas dulu bersama Dewan Komite dan Eksekutif Komite ULMWP.
Jika dialog yang difasilitasi pihak ketiga dilakukan, Markus mengatakan, ULMWP terikat pada konstitusi yang memperjuangkan kemerdekaan Papua secara damai.
MARIA RITA
Video Terkait:
Gubernur Papua: Kita Minta Jakarta Percaya pada... oleh tempovideochannel
