TEMPO.CO, Makassar - Sebanyak 249 eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) asal Sulawesi Selatan akan dikembalikan ke daerah asalnya dari Kalimantan Barat.
Ratusan anggota organisasi masyarakat, yang kini dilarang itu, diagendakan tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Rabu malam, 27 Januari 2016. Mereka berasal dari sembilan kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sulawesi Selatan Sabaruddin mengatakan Dinas sudah menyiapkan penyambutan ratusan eks anggota Gafatar asal Sulawesi Selatan itu di Pelabuhan Soekarno-Hatta.
"Kami telah matangkan persiapan penyambutan. Mereka akan diserahkan ke pemerintah kabupaten dan kota masing-masing," kata Sabaruddin, Rabu, 27 Januari.
Sabaruddin memimpin langsung pengecekan persiapan penyambutan ratusan eks anggota Gafatar asal Sulawesi Selatan, kemarin. Dari pantauan Tempo, pegawai Dinas Sosial, yang didampingi pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Persero) IV Makassar, mengecek seluruh ruangan dan fasilitas di terminal pelabuhan. Pengecekan dilakukan di lantai satu dan lantai dua. Belum tampak pejabat pemerintah, kepolisian, maupun keluarga penumpang di pelabuhan.
Berdasarkan data Dinas Sosial, 249 warga Sulawesi Selatan yang bergabung Gafatar berasal dari sembilan kabupaten dan kota. Rinciannya, 181 warga Makassar (60 kepala keluarga), 5 warga Maros (1 kepala keluarga), 4 warga Takalar (1 kepala keluarga), 13 warga Pinrang (2 kepala keluarga), 19 warga Sinjai (3 kepala keluarga), dan 4 warga Gowa (1 kepala keluarga).
Selanjutnya, 3 warga Bantaeng (1 kepala keluarga), 16 warga Enrekang (3 kepala keluarga), dan 4 warga Luwu Utara (2 kepala keluarga). Data itu sudah termasuk delapan warga yang lebih dulu tiba di Sulawesi Selatan melalui jalur udara. Dengan begitu, tercatat hanya 241 eks anggota Gafatar yang diagendakan tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Rabu malam, 27 Januari 2016.
Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan Ilham Andi Gazaling menyatakan tidak semua eks anggota Gafatar akan dibawa untuk pembinaan di Asrama Haji Sudiang. Musababnya, ada sekitar empat pemerintah kabupaten/kota yang menginginkan melaksanakan pembinaan sendiri terhadap warganya. "Di antaranya Makassar, Maros, Bantaeng, dan Luwu Utara," kata Ilham di tempat terpisah.
Ilham menuturkan pola pembinaan terhadap para eks anggota Gafatar diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing. "Kalau soal teknis, tentunya pemerintah daerah sudah paham apa yang perlu dilakukan untuk membina masing-masing warganya," ujar bekas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan itu.
TRI YARI KURNIAWAN
